Jakarta [DESA MERDEKA] – Sudah saatnya desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan subjek inovasi yang mampu menyelesaikan masalah nasional dari tingkat akar rumput. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mendorong desa-desa di Provinsi Gorontalo untuk menyulap potensi lokal menjadi produk unggulan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Gorontalo di Jakarta, Yusharto menyoroti bagaimana inovasi desa dapat menjadi “jalan pintas” menuju kemandirian ekonomi. Ia mengambil contoh minyak kelapa asli Gorontalo yang kaya manfaat kesehatan. Jika dikelola secara profesional oleh BUMDes, produk ini tidak hanya menjadi komoditas dagang, tetapi juga instrumen kebijakan publik.
Strategi e-Katalog: Desa Menyuplai Negara
Sudut pandang menarik yang ditawarkan BSKDN adalah memangkas birokrasi pengadaan barang melalui digitalisasi produk desa. Yusharto membeberkan langkah konkret: desa membentuk Unit Kerja Bersama (UKB), mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), lalu masuk ke dalam e-katalog lokal atas inisiatif DPMD.
“Dengan masuk ke e-katalog, jika ada kebutuhan pemenuhan gizi bayi atau pemberantasan stunting di desa, pemerintah tidak perlu lagi melakukan lelang rumit. Produknya bisa langsung diambil dari lokal (BUMDes),” jelas Yusharto. Strategi ini menciptakan ekosistem ekonomi sirkular; uang negara kembali ke desa, dan warga mendapatkan asupan gizi dari hasil bumi mereka sendiri.
Kelapa: Emas Hijau yang Belum Tuntas Digali
Selain minyak kelapa, Gorontalo didorong untuk mengembangkan produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Inovasi tidak boleh berhenti pada satu produk. Gula kelapa, santan kemasan, hingga sabun kelapa adalah deretan potensi yang bisa dikawal oleh DPMD untuk memperkuat struktur ekonomi desa.
Kematangan inovasi ini nantinya dapat dilaporkan melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Desa yang mampu mencatatkan inovasinya dengan nilai kematangan tinggi akan mendapatkan pengakuan sekaligus menjadi bahan kajian bagi Kemendagri dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih pro-desa.
Dukungan Kebijakan Berbasis Data
BSKDN berkomitmen untuk terus mendampingi pertumbuhan inovasi ini. Namun, Yusharto menekankan bahwa kebijakan yang efektif harus lahir dari isu nyata di lapangan. Ia membuka ruang bagi DPMD Gorontalo untuk memberikan masukan terkait kondisi rill desa-desa di wilayah tersebut. Masukan ini akan dijadikan dasar kajian strategis untuk memastikan regulasi pemerintah pusat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.