Bukan Sekadar Pendamping, Mereka Adalah Arsitek Peradaban Desa

Bireun, Aceh [DESA MERDEKA] – Di tengah anggapan bahwa digitalisasi akan menggantikan peran manusia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar justru menegaskan sebaliknya. Profesi pendamping desa dipastikan tidak akan pernah berakhir, bahkan jika seluruh desa di Indonesia sudah menyandang status mandiri.

Pernyataan “out of the box” ini disampaikan sosok yang akrab disapa Gus Halim tersebut dalam Rapat Konsolidasi TPP di Kabupaten Bireuen, Aceh. Menurutnya, semakin maju sebuah desa, tantangan yang dihadapi justru semakin kompleks, terutama pada dua sektor fundamental: kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan ekonomi.

“Pembangunan yang paling sulit dan penuh tantangan adalah soal ekonomi dan manusia. Karena itu, keberadaan pendamping desa tidak akan pernah selesai,” tegas Gus Halim di hadapan ribuan pendamping desa se-Provinsi Aceh.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Kepala Pusat PPMDDTT M Yusra, PJ Bupati Bireuen Aulia Sofyan, Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bireuen, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda aceh menghadiri Rapat Sinergitas dan Konsolidasi TPP dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di hadapan ribuan pendamping desa se-Provinsi Aceh di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh di Aula Hj. Fauziah Convention Hall, Jumat (4/8/2023)
Foto : Mugi/KemendesPDTT

Pilar Ketiga Kinerja Negara
Bagi Kemendes PDTT, 35.000 pendamping desa yang tersebar di pelosok nusantara bukan sekadar tenaga lapangan, melainkan “skuadron” tempur sekaligus pilar ketiga penentu kinerja kementerian. Gus Halim menekankan bahwa solidaritas antar-pendamping adalah harga mati. Tanpa kesatuan, beban berat untuk menopang pembangunan desa tidak akan sanggup dipikul.

Sejalan dengan beban tugas yang berat, Gus Halim terus berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan para pendamping agar selaras dengan tanggung jawab yang mereka emban di lapangan.

Solidaritas di Balik Jaminan Hari Tua
Sisi humanis profesi ini juga terpancar dalam penyerahan Jaminan Hari Tua (JHT) dan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga pendamping desa yang telah berpulang. Santunan senilai puluhan juta rupiah diberikan kepada ahli waris almarhum Rasman Halidi (Aceh Tengah), Sri Mulyati (Aceh Timur), dan Isnani (Aceh Timur).

Menariknya, selain jaminan resmi negara, solidaritas sesama pendamping desa di Aceh juga terbukti nyata. Iuran sukarela dari rekan sejawat berhasil mengumpulkan dana tambahan belasan juta rupiah untuk keluarga rekan mereka yang gugur. Gus Halim menilai kekompakan ini sebagai bukti bahwa pendamping desa bukan sekadar rekan kerja, melainkan satu ikatan keluarga yang solid.

Acara yang berlangsung di Aula Hj. Fauziah Convention Hall ini turut dihadiri PJ Bupati Bireuen Aulia Sofyan, Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud, serta pejabat tinggi BPJS Ketenagakerjaan. Momentum ini menjadi penanda bahwa peran pendamping desa akan terus berevolusi seiring kemajuan zaman, bukan justru tereliminasi.