Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Tata kelola pembangunan Sumatera Barat menuju tahun 2026 dipastikan bakal lebih ketat dan transparan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menggandeng BPKP Perwakilan Sumbar untuk membedah perencanaan dan penganggaran, guna memastikan setiap rupiah negara benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, terutama di sektor pangan dan pemulihan bencana.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa masukan strategis dari BPKP adalah “kompas” untuk memastikan program di lapangan berjalan efektif dan konsisten. Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 menjadi momentum bagi para Bupati dan Wali Kota se-Sumbar untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih berorientasi hasil.
Fokus pada Perut Rakyat dan Mitigasi Bencana
Ada tiga isu krusial yang menjadi sorotan tajam BPKP dalam perencanaan ke depan: keberlanjutan produksi pangan, penguatan infrastruktur distribusi, serta intervensi cadangan pangan. Kebijakan ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan yang seringkali mencekik masyarakat di tingkat akar rumput dan perdesaan.
Selain urusan perut, Mahyeldi memberikan atensi khusus pada pengawasan program pascabencana. Mengingat tingkat kerawanan bencana di Sumbar yang tinggi, pengawasan ketat diperlukan agar bantuan dan perbaikan infrastruktur berjalan tepat sasaran tanpa adanya kebocoran anggaran yang merugikan warga terdampak.
Transparansi Data sebagai Komitmen
Sebagai jaminan akuntabilitas, Pemprov Sumbar membuka akses penuh terhadap data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP. Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, mencatat bahwa meski capaian pembangunan Sumbar saat ini sudah cukup bagus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengawasan yang adaptif dan kolaboratif tetap menjadi kunci agar program strategis daerah tidak melenceng dari ketentuan.
Sinergi ini diharapkan dapat menutup celah inefisiensi anggaran, sehingga pembangunan infrastruktur dan distribusi pangan di wilayah-wilayah kabupaten/kota dapat berjalan lebih cepat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di pelosok daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.