Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

DESA · 14 Jan 2026 17:45 WIB ·

Bendilwungu Ubah Musrenbangdes Jadi Senjata Ekonomi Tahun 2027


					Exif_JPEG_420 Perbesar

Exif_JPEG_420

Tulungagung, Jawa Timur [DESA MERDEKA] Biasanya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dianggap sebagai formalitas administratif tahunan. Namun, suasana di Kantor Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol pada Selasa (13/1/2026) mendobrak tradisi tersebut. Pemerintah Desa Bendilwungu memilih menjadikan forum ini sebagai fondasi pertahanan ekonomi warga menyongsong tahun 2027.

Kepala Desa Bendilwungu, Mohamad Sholeh, memberikan peringatan keras kepada warganya agar tidak terjebak dalam rutinitas “gugur kewajiban”. Ia menegaskan bahwa forum perencanaan ini adalah momen krusial untuk menentukan nasib desa dua tahun ke depan.

“Musrenbangdes ini jangan hanya jadi acara catat-mencatat keinginan, tapi harus menjadi skala prioritas kebutuhan pada 2027 nanti,” ujar Sholeh dengan nada tegas di hadapan tokoh masyarakat dan pemuda desa.

Strategi Dana Desa “Minimalis” tapi Maksimal
Dengan alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp315 juta, Pemerintah Desa Bendilwungu menghadapi tantangan besar untuk mengakomodir beragam usulan. Sekretaris Camat (Sekcam) Sumbergempol yang baru, Tatag Iswara, S.E., M.E., mengingatkan bahwa anggaran yang terbatas menuntut kreativitas dan ketajaman prioritas.

Pemanfaatan dana tersebut nantinya akan mengacu pada evaluasi tahun 2026, dengan fokus utama pada sektor infrastruktur dan program ketahanan pangan yang berdampak langsung pada kantong warga. Senada dengan hal itu, Sekretaris Desa Dina Kusuma Wardani, S.H., menjelaskan bahwa forum ini difokuskan untuk menjaring dua jalur usulan: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan usulan yang akan dibawa ke tingkat Kabupaten.

Normalisasi Sungai Sentul Jadi Prioritas Utama
Dalam proses penjaringan, terungkap bahwa normalisasi Sungai Sentul menjadi kesepakatan satu suara sebagai usulan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten. Langkah ini dipandang mendesak untuk menjaga produktivitas lahan pertanian dan mencegah kendala lingkungan yang dapat merugikan ekonomi desa.

“Usulan untuk RKPDes memang banyak karena kami memberikan kesempatan tiap lembaga untuk mengusul. Namun untuk ke Kabupaten, kami batasi tiga usulan prioritas. Saat ini baru satu yang disepakati, yaitu normalisasi Sungai Sentul,” ungkap Dina.

Melalui pendekatan yang lebih terbuka dan dialogis ini, Desa Bendilwungu berusaha memastikan tidak ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan oleh pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dari unsur pemuda hingga keterwakilan perempuan menjadi kunci agar setiap rupiah dana desa benar-benar tepat sasaran dan berdaya guna. (Liu)

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Penyaluran BLT Dana Desa Periode Juni 2026 kepada 6 KPM di Desa Balumbungan Berlangsung Lancar

19 Juni 2026 - 10:12 WIB

Bantuan Ayam Petelur Perkuat Ketahanan Pangan Desa Jombang

18 Juni 2026 - 23:26 WIB

Anggaran Desa Kudus Tercekik, Kades Tagih Solusi Bupati

18 Juni 2026 - 02:56 WIB

Besikama Perkuat Kader Posyandu demi Kesehatan Warga Desa

17 Juni 2026 - 19:13 WIB

Pindang Srani: Rahasia Harmonisasi Petinggi Desa Jepara

15 Juni 2026 - 11:00 WIB

Dilema Dana CSR Desa Tamainusi: Antara Pembangunan dan Penjara

15 Juni 2026 - 09:05 WIB

Trending di DESA