Pebayuran, Bekasi [DESA MERDEKA] – Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lentera di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, semakin menjadi sorotan publik. Setelah Ketua BUMDes resmi mengundurkan diri, Pemantau Keuangan Negara (PKN) kini mendesak audit menyeluruh terhadap dana desa yang telah disalurkan melalui BUMDes tersebut.
Mantan Ketua BUMDes mengungkapkan bahwa dirinya hanya menerima honor selama empat bulan, terhitung dari November 2024 hingga Februari 2025. Padahal, usaha pemotongan ayam BUMDes telah beroperasi sejak tahun 2023 dengan penyertaan modal awal sebesar Rp250 juta. “Kita ini harusnya melaporkan keuangan setiap tiga bulan ke BPD. Tapi saya tidak pernah menerima laporan dari bendahara. Saya merasa tidak dihargai, bahkan minta honor seperti pengemis,” ujarnya. Ia juga menyatakan permintaan laporan keuangan dan rincian penggunaan dana kepada bendahara tidak pernah dipenuhi.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Karangpatri, Karsidi, S.E., melalui pesan WhatsApp menyatakan, “Waalaikumsalam, itu dia mengundurkan diri, bukan diberhentikan. Terkait honor, saya tidak ada konfirmasi yang jelas dari keduanya. Nanti saya panggil kedua pihak.”
Sementara itu, Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai dasar tuntutan transparansi. Pasal 58 peraturan tersebut mewajibkan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes secara berkala. Lebih lanjut, Pasal 62 menegaskan bahwa jika terjadi kerugian, penasihat (kepala desa), pelaksana operasional, dan pengawas bertanggung jawab secara pribadi.
“Ini menyangkut dana publik. Tidak ada laporan, tidak ada transparansi, dan kepala desa sebagai penasihat wajib mengawasi. Kalau sampai terjadi kerugian, itu bisa menjadi tanggung jawab pribadi,” kata Patar. PKN tidak hanya mendesak audit, tetapi juga menuntut keterbukaan informasi. “Jika dana sudah terserap tapi laporan tidak ada, maka ini bisa menjadi potensi kerugian negara,” tegas Patar.
Sebagai langkah konkret, PKN akan melaporkan persoalan ini ke Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH). Mereka juga akan mengajukan permintaan resmi ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat agar laporan keuangan BUMDes Lentera dapat dibuka ke publik. PKN menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dana desa di seluruh Indonesia.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.