Aroma Tak Sedap Dana Ketahanan Pangan di Candirejo Semin

Perbesar

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta [DESA MERDEKA] – Kabar miring sedang menerjang Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin. Dana ketahanan pangan tahun 2025 senilai Rp270 juta yang seharusnya menjadi “napas baru” bagi ekonomi warga melalui pengadaan sapi, kini justru memicu polemik. Alih-alih transparan, pengelolaan dana yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tersebut diduga carut-marut dan dikendalikan secara sepihak oleh oknum perangkat desa.

Kecurigaan publik memuncak setelah Bendahara Bumdes Kalurahan Candirejo dikabarkan memilih mengundurkan diri secara mendadak. Langkah mundur ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat bahwa ada ketidakberesan dalam arus keluar-masuk keuangan yang melibatkan intervensi Lurah setempat.

“Sangat tidak transparan. Bendahara mundur itu bisa jadi karena takut dengan ulah Lurahnya dalam mempraktikkan pengelolaan keuangan di Bumdes,” ungkap salah satu warga Candirejo saat ditemui di lokasi, Sabtu (21/2/2026).

Bumdes Lumpuh dan Jejak Digital yang Hilang
Kondisi di lapangan menunjukkan aktivitas Bumdes yang berlokasi di Pasar Candirejo tersebut kini mati suri. Sejak pergantian bendahara, kantor Bumdes dilaporkan tidak pernah lagi beroperasi. Hal ini memperkuat keresahan warga yang merasa dana besar tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi pengembangan ternak sapi seperti yang direncanakan.

Keanehan lain muncul di jagat maya. Sebuah unggahan kritis di akun TikTok yang sempat membedah persoalan ini mendadak hilang dalam hitungan hari. Penghapusan jejak digital ini dianggap warga sebagai upaya sistematis untuk menutupi borok pengelolaan dana desa dari pantauan publik yang lebih luas.

Bungkamnya Pihak Berwenang
Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi kepada Lurah Candirejo melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu (21/2) tidak membuahkan hasil. Pesan yang dikirimkan tidak mendapatkan respons sama sekali. Di sisi lain, tim media juga telah mencoba menghubungi Jawatan Kemakmuran Kapanewon Semin, namun pejabat terkait belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan resmi.

Masyarakat kini mendesak adanya audit transparan terhadap program sapi tersebut. Jika benar ditemukan adanya permainan dalam dana ketahanan pangan ini, warga berharap pihak berwenang segera turun tangan guna menyelamatkan hak rakyat yang tertanam dalam aset Bumdes tersebut.