Anggaran Desa Dipangkas, Nyawa Warga Merauke Jadi Taruhan?

Perbesar

Merauke, Papua Selatan [DESA MERDEKA] – Kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran (refocusing) dana transfer daerah tahun 2025 memicu kekhawatiran mendalam di ujung timur Indonesia. Di Kabupaten Merauke, pemangkasan ini bukan sekadar persoalan angka di atas kertas, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan pangan di desa-desa terpencil.

Salah satu dampak paling nyata dirasakan di Kampung Sumber Rejeki, Distrik Kurik. Kepala Kampung Sumber Rejeki, Bambang Irawan, mengungkapkan bahwa dana desa tahun 2025 sebesar Rp1,03 miliar sedianya digunakan untuk membeli mobil evakuasi. Kebutuhan ini bersifat mendesak karena pada tahun 2024, desa tersebut sempat terisolasi akibat banjir bandang selama dua pekan tanpa sarana evakuasi yang memadai.

“Jika pemotongan tetap dilakukan, program prioritas harus dikorbankan. Artinya, rencana pengadaan sarana evakuasi warga terancam batal,” tegas Bambang Irawan saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Ancaman Efek Domino di 179 Kampung
Kondisi serupa dialami oleh Kampung Jagebob Raya di bawah kepemimpinan Muriyanto. Dengan alokasi Rp1,1 miliar yang sudah dipetakan untuk pembangunan jalan dan ketahanan pangan, pemotongan anggaran memaksa pemerintah kampung melakukan bongkar pasang program secara drastis.

Kebijakan refocusing dari pusat ini mencapai Rp16 miliar untuk lingkup Kabupaten Merauke. Dengan total 179 kampung yang terdampak, diperkirakan setiap desa akan kehilangan anggaran hampir Rp100 juta. Bagi sebuah kampung, angka ini sangat signifikan karena mencakup pos-pos vital seperti:

Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin.
Program ketahanan pangan lokal.
Pembangunan infrastruktur dasar jalan kampung.

Para kepala kampung di Merauke kini berada di posisi sulit. Di satu sisi, mereka harus patuh pada kebijakan pusat, namun di sisi lain, mereka menghadapi realitas lapangan di mana setiap rupiah sangat berarti untuk melindungi warga dari bencana dan kemiskinan.

Pemotongan ini dikhawatirkan akan memicu “stunting” pada pembangunan desa, di mana program-program yang sudah direncanakan secara matang terpaksa layu sebelum berkembang. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan solusi alternatif agar keselamatan warga di daerah rawan bencana tetap terjamin meski anggaran sedang diperketat.