Opini [DESA MERDEKA] – Narasi humanis sering kali menjadi komoditas utama dalam komunikasi publik di Jakarta. Saat membuka Rapat Koordinasi Konvergensi Stunting di Banten, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa penurunan stunting harus dimulai dari hulu secara komprehensif. “Keterlibatan itu harus pakai hati,” ujarnya. Kalimat kiasan ini terdengar indah di atas panggung seremonial.
Namun, di tingkat tapak desa, persoalan pemenuhan gizi buruk tidak bisa diselesaikan dengan perasaan misterius. Tata kelola negara membutuhkan presisi logis. Kesejahteraan warga negara membutuhkan parameter rigid, terukur, dan berdampak nyata. Tanpa sinkronisasi instrumen teknokratis, slogan kerja sama lintas sektor rentan berakhir menjadi tameng politis.
Paradoks ini terlihat gamblang saat kebijakan makro berbenturan dengan kearifan lokal. Mari tengok Desa Doplang di Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Desa ini menyandang predikat Desa Mandiri dan sukses menembus jajaran 25 Besar Desa BRILiaN tingkat Nasional 2026 berkat inovasi ekonominya. Kemakmuran warga relatif merata. Namun, angka stunting di sana tetap tercatat tinggi. Mengapa? Pamong desa menemukan fakta bahwa anak-anak yang dilabeli stunting tersebut sebenarnya tumbuh sehat walafiat. Mereka aktif bekerja di ladang bersama orang tua mereka. Pola konsumsi mereka melimpah dengan pangan lokal seperti singkong yang memiliki indeks glikemik rendah dan menjaga energi lebih stabil daripada nasi putih. Sumber protein hewani mereka pun tercukupi secara mandiri.
Masalah utamanya berada pada instrumen pengukuran yang malas. Petugas di lapangan hanya dipersenjatai alat ukur antropometri berdasarkan standardisasi tinggi badan dibanding umur (TB/U). Melalui grafik Z-score di bawah -2 Standar Deviasi, sistem otomatis melabeli anak bertubuh mungil sebagai penderita stunting. Formula kaku ini mengabaikan faktor genetik atau perawakan bawaan dari orang tua. Secara medis, semua anak stunting pasti pendek, tetapi tidak semua anak pendek itu stunting. Kegagalan memisahkan faktor constitutional growth delay dengan malnutrisi kronis melahirkan misdiagnosis massal di seluruh pelosok negeri.
Kondisi asimetris ini teperikan jelas lewat data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Angka prevalensi stunting nasional berada di kisaran 19,8 persen dengan disparitas wilayah yang sangat timpang. Provinsi Bali mencatat angka terendah sebesar 8,6 persen disusul Jawa Timur 14,7 persen dan Kepulauan Riau 15,0 persen yang diuntungkan oleh limpahan protein laut. Di kutub sebaliknya, Papua Pegunungan menembus angka ekstrem 40,0 persen akibat hambatan geografis berat dan keterbatasan faskes rujukan. Nusa Tenggara Timur mengekor di angka 37,0 persen disusul Sulawesi Barat 35,4 persen.
Ketimpangan data tersebut memicu friksi parameter dalam menentukan prioritas intervensi anggaran nasional. Jika mengacu pada persentase keparahan, alokasi dana mutlak diguyur ke wilayah Indonesia Timur. Namun, kenyataan populasi menunjukkan bahwa 50 persen total anak stunting di Indonesia justru terkonsentrasi di enam provinsi terpadat, dengan Jawa Barat memikul beban kuantitas balita terbanyak mencapai kisaran 638.000 jiwa. Wilayah dengan persentase tinggi membutuhkan perbaikan infrastruktur logistik pangan dasar, sedangkan wilayah padat jiwa membutuhkan akurasi sasaran bantuan sosial agar tidak tumpang tindih. Jakarta kerap gagap merumuskan strategi asimetris untuk menghadapi karakteristik wilayah yang berbeda ini.
Alih-alih menyatu menjadi sebuah tim super, kolaborasi antarkementerian justru terjebak dalam pusaran ego sektoral. Birokrasi di tingkat desa didera kewajiban mengisi berbagai aplikasi pemantauan dengan parameter yang tidak saling terintegrasi satu sama lain.
Kementerian Kesehatan mengandalkan aplikasi e-PPGBM untuk pencatatan gizi berdasarkan ukuran fisik di Posyandu. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan indikator Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang bertumpu pada variabel sanitasi dan akses air bersih. Sementara itu, Kementerian Desa memantau konvergensi anggaran melalui sistem pelaporan penyerapan Dana Desa tersendiri. Data-data tersebut terisolasi di server kementerian masing-masing dan gagal membentuk satu ekosistem informasi yang utuh.
Benteng birokrasi ini akhirnya mengaburkan orientasi dampak dari program prioritas nasional. Setiap instansi turun ke desa dengan program kerja sendiri demi memenuhi target Indikator Kinerja Utama (KPI) internal mereka. Kementerian A melakukan sosialisasi, Kementerian B mendistribusikan biskuit kemasan komersial, dan Kementerian C melakukan verifikasi dokumen administratif. Anggaran terserap sempurna dan laporan kerja tahunan dinyatakan seratus persen sukses di atas kertas. Namun, di lapangan, intervensi tersebut tidak berkelanjutan dan mengabaikan kedaulatan pangan berbasis potensi komoditas lokal.
Mengelola kesejahteraan hajat hidup orang banyak membutuhkan sistem akuntabilitas publik yang presisi. Langkah mendesak yang diperlukan adalah melebur ego sektoral melalui pembentukan satu basis data stunting yang mengikat secara hukum dari hulu hingga hilir. Nilai kinerja para menteri pembantu presiden seharusnya dihitung secara kolektif berdasarkan hasil penurunan angka malnutrisi riil di daerah kritis, bukan berdasarkan kuantitas seremoni serapan anggaran.
Tanpa adanya parameter kerja yang rigid dan pembenahan indikator ukur yang objektif, klaim kerja nyata lintas kementerian hanya akan menjadi retorika politik demi mendulang simpati publik semata.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.