Opini [DESA MERDEKA] Deddi Ajir – Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Energi di Tempat Kerja hadir dengan janji yang terdengar rasional: efisiensi energi tanpa mengorbankan produktivitas. Di tengah meningkatnya konsumsi listrik dan tekanan terhadap sumber daya energi, kebijakan ini tampak sebagai langkah adaptif—menghubungkan fleksibilitas kerja dengan agenda keberlanjutan, sesuatu yang dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi perhatian serius banyak negara.
Namun, seperti banyak kebijakan publik lainnya, pertanyaan pentingnya bukan hanya apa tujuannya, tetapi bagaimana dampaknya.
Jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan ini lahir dari kebutuhan menekan konsumsi energi di sektor perkantoran dan transportasi. Aktivitas kerja yang selama ini terkonsentrasi di gedung-gedung besar dengan penggunaan listrik tinggi—pendingin ruangan, pencahayaan, hingga perangkat elektronik—dianggap sebagai salah satu penyumbang utama konsumsi energi, sebagaimana berulang kali disorot dalam berbagai laporan efisiensi energi global dalam beberapa tahun terakhir.
WFH kemudian diposisikan sebagai solusi praktis: mengurangi mobilitas, menekan penggunaan fasilitas kantor, dan mendorong efisiensi. Namun pendekatan yang digunakan menarik. Pemerintah tidak memilih regulasi yang mengikat, melainkan surat edaran yang bersifat imbauan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini berada di titik kompromi—ingin mengubah perilaku kerja, tetapi tetap memberi ruang fleksibilitas bagi perusahaan.
Di satu sisi, ini memudahkan adaptasi. Di sisi lain, ia membuka ruang tafsir yang lebar dalam implementasi.
Di sinilah persoalan mulai muncul.
Secara ekonomi, efisiensi yang dijanjikan kebijakan ini tampak masuk akal. Berkurangnya aktivitas kantor berarti penurunan konsumsi listrik dan biaya operasional. Mobilitas pekerja yang menurun juga berkontribusi pada penghematan bahan bakar. Dalam skala makro, ini terlihat sebagai keberhasilan.
Namun efisiensi tidak selalu sesederhana pengurangan angka.
Energi yang “dihemat” di kantor tidak benar-benar hilang, melainkan berpindah. Lampu yang tidak dinyalakan di gedung perkantoran digantikan oleh lampu yang menyala lebih lama di rumah. Pendingin ruangan kantor mungkin mati, tetapi kipas atau AC rumah bekerja lebih keras. Biaya transportasi memang berkurang, tetapi kebutuhan akan listrik dan internet meningkat—sebuah fenomena yang dalam berbagai studi tentang kerja jarak jauh disebut sebagai pergeseran konsumsi energi dari sektor komersial ke domestik.
Dengan kata lain, kebijakan ini berpotensi menciptakan efisiensi yang parsial—mengurangi beban di satu titik, tetapi memindahkannya ke titik lain. Dalam konteks ini, WFH bukan hanya soal penghematan, tetapi juga tentang redistribusi biaya yang tidak selalu terlihat.
Pertanyaannya kemudian: siapa yang paling diuntungkan?
Pemerintah mendapatkan capaian makro berupa potensi penurunan konsumsi energi dan emisi. Perusahaan berpeluang menekan biaya operasional, mulai dari listrik hingga fasilitas kantor. Sementara itu, pekerja memperoleh fleksibilitas waktu dan penghematan transportasi.
Namun di balik itu, pekerja juga menyerap beban baru. Tagihan listrik rumah meningkat, kebutuhan perangkat kerja bertambah, dan ruang pribadi berubah fungsi menjadi ruang kerja. Tidak semua pekerja memiliki kondisi rumah yang mendukung. Tidak semua memiliki akses internet stabil atau ruang kerja yang layak—realitas yang sejak awal sudah diingatkan dalam berbagai kajian ketenagakerjaan global tentang keterbatasan kerja dari rumah di negara berkembang.
Di sinilah persoalan keadilan menjadi relevan.
Kebijakan ini berangkat dari asumsi bahwa semua pekerja berada dalam kondisi yang relatif setara untuk menjalankan WFH. Padahal realitasnya jauh lebih beragam. Ada yang bekerja dari rumah nyaman dengan fasilitas lengkap, tetapi ada pula yang harus berbagi ruang sempit dengan anggota keluarga lain, dengan keterbatasan listrik dan koneksi.
Tanpa mekanisme kompensasi atau standar minimum dukungan, efisiensi yang dihasilkan kebijakan ini berisiko dibangun di atas ketimpangan. Beban yang sebelumnya ditanggung oleh institusi secara kolektif perlahan berpindah ke individu pekerja secara privat.
Lebih jauh lagi, ada biaya yang tidak tercatat dalam angka. Batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi kabur. Pekerja cenderung selalu “tersedia”, tetapi tidak selalu memiliki ruang untuk benar-benar beristirahat. Kelelahan digital dan tekanan kerja yang tidak kasat mata menjadi konsekuensi yang kerap luput dari perhatian, meski sudah banyak dibahas dalam diskursus kesehatan kerja modern.
Tentu, ini bukan berarti WFH harus ditolak. Dalam banyak hal, fleksibilitas kerja adalah kebutuhan zaman. Begitu pula dengan efisiensi energi, yang menjadi tuntutan global. Namun yang perlu disadari adalah bahwa efisiensi tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu membawa konsekuensi distribusi—siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung biaya.
Jika kebijakan ini ingin berhasil secara substantif, maka langkah berikutnya tidak bisa berhenti pada imbauan. Diperlukan penguatan pada aspek implementasi: standar kerja fleksibel yang jelas, mekanisme evaluasi berbasis hasil, serta dukungan nyata bagi pekerja, termasuk kemungkinan kompensasi biaya energi dan fasilitas kerja—sebagaimana mulai dipraktikkan di beberapa negara dalam kebijakan kerja jarak jauh mereka.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari berapa banyak energi yang berhasil dihemat, tetapi juga dari seberapa adil beban tersebut dibagi.
Karena jika efisiensi hanya berarti memindahkan beban dari kantor ke rumah, maka yang kita hasilkan bukanlah solusi—melainkan ilusi yang tertunda. Dan ketika beban itu akhirnya terasa, kita mungkin baru sadar: yang dihemat bukan energi semata, melainkan tanggung jawab yang diam-diam dialihkan.(DA)
Saya seorang pensiuan berpengalaman di bidang pemerintahan dengan kemampuan analisis dan komunikasi yang baik. Terbiasa bekerja secara tim maupun mandiri, saya selalu berkomitmen memberikan hasil terbaik dan terus belajar untuk berkembang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.