Jember, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Menghapus sekat kecurigaan antara warga dan birokrasi, Pemerintah Desa Karangpaiton, Kecamatan Ledokombo, resmi membedah isi “dompet” desa tahun anggaran 2026. Lewat komitmen Good Village Governance, Kepala Desa Karangpaiton, Pipit Aris Sudarmono, menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBDes bukan sekadar angka, melainkan mandat dari keringat rakyat yang harus kembali manfaatnya ke rakyat.
Terobosan paling mencolok tahun ini adalah peluncuran Dashboard Digital melalui Sistem Informasi Desa (SID). Inovasi ini memungkinkan petani hingga pemuda mengecek aliran dana desa secara real-time langsung dari ponsel, tanpa harus datang ke balai desa.
Sumber Dana: Kemandirian dari BUMDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Karangpaiton 2026 ditopang oleh empat pilar utama. Selain Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten, desa ini mulai menunjukkan taringnya melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Sektor ini bersumber dari unit usaha BUMDes, pengelolaan pasar desa, dan tanah kas desa yang menjadi tolok ukur kemandirian ekonomi lokal.
Prioritas Belanja: Bukan Sekadar Semen dan Batu
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2026 menandai pergeseran fokus dari sekadar infrastruktur fisik menuju investasi manusia. Berikut adalah pos belanja strategis Desa Karangpaiton:
- Smart Village & Pelayanan Gratis: Digitalisasi administrasi untuk memastikan pengurusan surat-menyurat warga lebih cepat, transparan, dan tanpa pungutan liar.
- Urat Nadi Petani: Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk memangkas biaya logistik panen, rehabilitasi drainase antisipasi banjir, dan penyediaan air bersih layak konsumsi.
- Investasi Masa Depan: Alokasi khusus penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan di Posyandu serta pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM desa.
- Ketahanan Pangan Keluarga: Program kebun desa dan bantuan bibit ternak guna memastikan dapur warga tetap mengepul mandiri.
Keamanan Dana: Sistem Non-Tunai Anti-Pungli
Untuk menutup celah penyelewengan, Karangpaiton menerapkan sistem transaksi non-tunai (Cash Management System). Setiap pengeluaran harus melewati verifikasi ketat dan diawasi langsung oleh Inspektorat Daerah.
“Kami ingin warga bukan hanya jadi penonton, tapi pengawas. Jika ada material bangunan yang tidak sesuai spesifikasi di lapangan, segera laporkan. Semua fasilitas ini milik warga, mari jaga bersama,” tegas Pipit Aris Sudarmono dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Langkah transparansi ini diharapkan menjadi kompas baru bagi pembangunan desa di Jember, di mana partisipasi publik menjadi mesin utama penggerak kesejahteraan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.