Satu Data DTSEN Akhiri Drama Bantuan Sosial Salah Sasaran

Perbesar

Karawang, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah resmi menyatukan seluruh pangkalan data kemiskinan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini diambil sebagai langkah radikal untuk mengakhiri polemik perbedaan data antar-kementerian yang selama ini sering membuat bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak boleh ada lagi ego sektoral terkait data. Pengumuman ini disampaikan dalam sosialisasi DTSEN di Kantor Bupati Karawang, Kamis (26/2/2026), yang juga dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Pendamping Desa Jadi Penentu Keakuratan Data
Titik krusial keberhasilan sistem ini berada di pundak para penggerak di tingkat akar rumput. Mendes Yandri menyebut kepala desa, pendamping desa, hingga operator desa sebagai garda terdepan yang menentukan nasib 75.266 desa di seluruh Indonesia.

“Data adalah kata kunci. Tanpa data yang benar, kebijakan negara akan meleset. Jangan sampai warga yang berhak justru gigit jari, sementara yang mampu malah menerima,” tegas Yandri. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes PDT kini memiliki mandat khusus untuk memastikan data dari pelosok desa benar-benar bersih dan akurat.

Koperasi Desa Merah Putih: Mesin Ekonomi Baru
Selain urusan bantuan, sinkronisasi data ini akan menjadi fondasi bagi penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Mendes mengajak para camat dan pilar sosial untuk serius mengelola koperasi ini sebagai kekuatan ekonomi baru.

Konsepnya jelas: minimal 20 persen keuntungan Kopdes wajib masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), sementara sisanya menjadi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dikelola kembali untuk kesejahteraan warga. Dengan data yang akurat, pemerintah yakin afirmasi kebijakan akan lebih kuat dan mampu mengubah wajah ekonomi perdesaan secara signifikan.