Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

POLITIK · 12 Feb 2026 11:08 WIB ·

Kolaborasi Unik: Buruh dan Adat Kaltara Kompak Minta Perkuat Polri


					Kolaborasi Unik: Buruh dan Adat Kaltara Kompak Minta Perkuat Polri Perbesar

Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara [DESA MERDEKA] – Sebuah langkah strategis lahir dari pertemuan antara Partai Buruh dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (11/2/2026). Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini menghasilkan kesepakatan krusial untuk mendorong penguatan institusi Polri di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai upaya menjamin stabilitas sosial serta hak-hak pekerja.

Pertemuan di Tanjung Selor ini menjadi unik karena menggabungkan kekuatan buruh dengan kelompok masyarakat adat dan lembaga strategis. Isu utamanya bukan sekadar administrasi, melainkan desakan agar negara hadir lebih nyata melalui penambahan personel kepolisian yang signifikan di Bumi Benuanta.

Mengatasi Defisit Personel di Beranda Negara
Ketua Partai Buruh Kaltara, Joko Supriyadi, menyoroti ketimpangan jumlah personel Polri yang saat ini hanya berkisar 4.000 orang. Angka ini dinilai tidak ideal untuk mengawal wilayah Kaltara yang luas dan memiliki tantangan strategis sebagai beranda negara.

Dukungan penguatan ini datang dari berbagai elemen lintas sektor, di antaranya:

  • Barisan Pertahanan Adat Suku Asli Kalimantan (BAPASAK)
  • Tameng Adat Borneo (TAB) Kalimantan Utara
  • Lembaga Investasi Negara Provinsi Kaltara

Sinergi ini menegaskan bahwa keamanan bukan hanya kebutuhan militer, melainkan fondasi bagi perlindungan masyarakat adat, kepastian hukum bagi buruh, serta iklim investasi yang sehat. Tanpa institusi keamanan yang kuat, hak-hak rakyat di perbatasan rentan terabaikan.

Polri Harus Tetap di Bawah Komando Presiden
Dalam pernyataan sikap bersamanya, seluruh elemen yang hadir menyatakan dukungan penuh agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Langkah ini dinilai paling tepat secara konstitusional untuk menjaga stabilitas nasional dan keutuhan NKRI di wilayah perbatasan.

Partai Buruh berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat agar realisasi penambahan dan pemerataan personel di Kalimantan Utara segera terwujud. Bagi mereka, penguatan Polri adalah investasi sosial demi terciptanya rasa aman bagi kaum pekerja dan masyarakat luas.

“Buruh bersatu tak bisa dikalahkan!” pungkas Joko Supriyadi mengakhiri forum tersebut.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 122 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Dilema Fiskal Malaka di Tengah Klaim Program Miliaran

27 Oktober 2026 - 08:43 WIB

Menembus Tembok Parlemen: Ikhtiar Politik Perempuan Minang

15 Oktober 2026 - 20:52 WIB

Mengapa Plh Kades Dukuh Subang Tebar Peringatan Netralitas?

8 Oktober 2026 - 18:45 WIB

Gelombang Gen Z Guncang Benteng Petahana Desa Tamansari

20 September 2026 - 18:26 WIB

Peta Senyap di Karanghaur: Menakar Realitas Politik Panggung Desa

16 September 2026 - 16:15 WIB

Kas Provinsi Seret, Pemprov Sumbar Sabet Retribusi Surfing Mentawai

15 September 2026 - 19:48 WIB

Trending di POLITIK