Bireun, DI Aceh [DESA MERDEKA] – Polemik mengenai bantuan hunian pascabencana di Kabupaten Bireuen akhirnya menemui titik terang. Dalam pertemuan krusial di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026), para Keuchik (Kepala Desa) dari wilayah terdampak kompak menyuarakan aspirasi masyarakat: mereka menolak pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan menuntut percepatan Hunian Tetap (Huntap).
Pernyataan berani ini disampaikan langsung di hadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan Penjabat Bupati Bireuen. Alasan utamanya cukup mendasar dan bersifat sosiologis; warga enggan tinggal di lokasi penampungan yang terpusat karena tidak ingin privasi mereka tercampur dengan warga dari daerah lain.
“Masyarakat kami lebih memilih membersihkan sisa lumpur di rumah sendiri daripada harus pindah ke Huntara di kecamatan. Mereka tegas, maunya langsung dibangunkan rumah tetap (Huntap),” ungkap Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan.
Benturan Data dan Realita Lapangan
Kehadiran Wagub Fadhlullah bertujuan meluruskan polemik bantuan yang sempat memanas. Ada laporan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebut sebagian warga masih menginginkan Huntara, namun verifikasi lapangan oleh BNPB justru menunjukkan fakta sebaliknya.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, mengonfirmasi bahwa mayoritas warga Bireuen telah memilih Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp500 ribu per bulan sebagai jembatan menuju pembangunan rumah permanen.
“Saya sudah verifikasi langsung, masyarakat Bireuen memang tidak mau Huntara. Mereka memilih DTH sebagai solusi masa transisi hingga Huntap siap dibangun,” jelas Yan Namora.
Skema Bantuan: Uang Tunai vs Bangunan
Wagub Fadhlullah mengingatkan bahwa sistem bantuan pemerintah bersifat pilihan. Warga yang sudah menerima DTH secara otomatis tidak lagi berhak atas fasilitas Huntara agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Hingga saat ini, sebanyak 2.646 kepala keluarga telah masuk dalam daftar penerima bantuan dana yang ditransfer langsung ke rekening Bank Aceh Syariah dan BSI. Dari jumlah tersebut, 1.596 keluarga sudah menerima dana tersebut, sementara sisanya masih dalam proses sinkronisasi NIK.
Pemerintah menjanjikan dalam waktu dekat sebanyak 100 unit Huntap pertama akan segera dibangun setelah Surat Keputusan (SK) Bupati diterbitkan. Selain itu, Dinas Sosial Aceh juga telah menyiapkan santunan bagi ahli waris korban jiwa serta bantuan pemulihan ekonomi yang dikirim langsung tanpa perantara.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.