Koperasi Desa NTB Bangkit: Tak Lagi Sekadar Nama di Kertas

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat [DESA MERDEKA] – Ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini bersiap untuk “bangun” dari tidur panjangnya. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi meluncurkan skema inkubasi bisnis untuk menghidupkan kembali 1.166 koperasi yang selama ini berstatus legal namun tidak beroperasi.

Langkah berani ini dimulai dengan menggandeng Bank Mandiri melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp25 juta per koperasi sebagai stimulus awal. Berbeda dengan bantuan modal pada umumnya, gubernur menerapkan aturan ketat: stimulus tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang modal sesuai sektor usaha masing-masing.

“Jangan sampai gagasan mulia Presiden ini hanya jadi pajangan karena kita gagal mencari solusi. Target saya, ada 50 koperasi percontohan tahun ini yang kita inkubasi dari awal,” tegas Lalu Iqbal saat peluncuran pembinaan di Desa Semoyang, Lombok Tengah, Kamis (5/2).

Strategi Non-Tunai: Cegah Koperasi Mati Suri
Gubernur Iqbal menyadari bahwa memberikan uang tunai sering kali menjadi “jebakan” yang membuat koperasi sulit berkembang. Dengan skema barang, misalnya penyediaan pupuk atau sarana produksi pertanian, koperasi dipaksa untuk langsung menjalankan aktivitas bisnis nyata dengan melayani kebutuhan warga desa.

Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri akan membayarkan stimulus langsung ke pihak pemasok, seperti Pupuk Indonesia. Nantinya, koperasi berperan mengelola dan menjual stok tersebut kepada masyarakat setempat. Skema ini dirancang agar perputaran ekonomi terjadi di level akar rumput tanpa risiko penyalahgunaan dana tunai di tingkat pengelola.

Mengembalikan Kedaulatan Ekonomi ke Desa
Inisiatif ini merupakan upaya untuk mengembalikan kekuatan ekonomi ke tangan masyarakat desa. Regional CEO PT Bank Mandiri Wilayah Bali Nusa Tenggara, Alexander Jonathan Patty, menyambut optimis kolaborasi ini sebagai model penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Dengan pengawasan ketat dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM, model inkubasi ini diharapkan mampu membuat 1.166 koperasi yang ada tidak lagi menjadi “organisasi papan nama”, melainkan menjadi tulang punggung ekonomi yang mandiri bagi warga NTB.