Wisata Pantai Serang Ramai, Tapi Saldo BUMDes Malah Minus

Perbesar

Blitar, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Bagaimana mungkin sebuah destinasi wisata yang dikunjungi hampir 200 ribu orang dalam setahun justru merugi? Itulah anomali yang terjadi di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Di tengah lonjakan kunjungan sebanyak 195.440 wisatawan sepanjang 2024, laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Serang justru mencatat saldo minus sebesar Rp73 juta.

Kejanggalan ini memicu kemarahan warga hingga digelarnya Musyawarah Desa (Musdes) akbar di balai desa setempat, Jumat (23/1/2026). Warga menilai kondisi ini bukan sekadar salah ketik administrasi, melainkan indikasi adanya lubang besar dalam transparansi pengelolaan aset desa.

Anomali Angka: Dana Sosial dan Fee Melonjak Drastis
Representasi pemuda desa, Imron Rosadi, mengungkapkan bahwa masyarakat menemukan sejumlah pos anggaran yang tidak rasional. Berdasarkan data warga, terdapat lonjakan fantastis pada dana sosial yang naik hingga 270 persen. Tak hanya itu, biaya untuk “fee driver” atau komisi sopir juga membengkak hingga 400 persen.

“Persoalan ini struktural. Wisata ramai dan pendapatan valid, tapi uang habis di beban usaha dan pos-pos yang tidak transparan,” tutur Imron. Ketidakpastian makin menguat setelah diketahui gaji manajemen berubah drastis dari Rp29,9 juta menjadi hanya Rp2,5 juta dalam sebulan tanpa penjelasan logis.

Audit Forensik dan Ancaman Jalur Hukum
Warga kini menuntut adanya audit forensik secara menyeluruh untuk melacak aliran dana yang dianggap menguap. Selain masalah keuangan, isu rangkap jabatan di tubuh pemerintahan desa serta dugaan intimidasi oleh kelompok tertentu turut mewarnai konflik ini.

Masyarakat menegaskan bahwa Pantai Serang adalah aset kolektif, bukan ladang keuntungan bagi segelintir elit desa. Jika Musdes tidak membuahkan hasil yang adil, warga mengancam akan menempuh jalur hukum. Bahkan, muncul wacana untuk mengambil alih sementara pengelolaan wisata di bawah pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tim independen guna menyelamatkan aset desa dari kebangkrutan yang mencurigakan.