Agam, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Wajah pemulihan pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) kini memasuki babak baru yang lebih canggih dan terukur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas fisik, melainkan menerapkan filosofi “Build Back Better” atau membangun lebih baik dan lebih aman.
Langkah konkret ini ditandai dengan peresmian Hunian Sementara (Huntara) di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sabtu (24/1/2026). Peresmian ini istimewa karena didasari oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas khusus untuk memastikan percepatan rehabilitasi tidak lagi menabrak zona rawan bencana.
“Presiden mengarahkan agar pembangunan tidak sekadar kembali berdiri, tetapi harus berbasis data geospasial serta by name by address. Kita harus pastikan warga tidak kembali tinggal di area berisiko tinggi,” ujar Pratikno di hadapan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Sinergi Raksasa: BPS, BRIN, hingga BIG Turun Tangan
Sudut pandang out of the box dalam pemulihan kali ini adalah pelibatan lembaga riset dan data secara masif. Proses rehabilitasi kini melibatkan verifikasi ketat dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta dukungan teknis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Tujuannya jelas: menghindari kesalahan administratif dan teknis dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang.
Di lapangan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa pemulihan akses komunikasi, listrik, dan air bersih hampir mencapai 100 persen. Pengerjaan jembatan darurat seperti Bailey dan Aramco terus dikebut untuk memastikan rantai logistik melalui jalur darat tetap lancar pascapenutupan posko di Bandara Internasional Minangkabau.
Sumbar Butuh Rp21,4 Triliun untuk Bangkit
Gubernur Mahyeldi memaparkan fakta mencengangkan terkait dampak ekonomi bencana. Estimasi kerugian di 15 kabupaten/kota mencapai angka Rp33 triliun. Untuk membangun kembali marwah ekonomi dan infrastruktur, Sumbar membutuhkan suntikan dana rehabilitasi sebesar Rp21,4 triliun.
“Wilayah seperti Agam dan Tanah Datar membutuhkan pembangunan Sabo Dam dan Cek Dam secara masif. Ini bukan hanya soal memperbaiki yang rusak, tapi soal mitigasi agar banjir dan lahar dingin di masa depan tidak lagi menjadi ancaman mematikan,” tegas Mahyeldi.
Gubernur berharap percepatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat segera terealisasi agar proyek strategis pengurangan risiko bencana ini bisa langsung dikerjakan tanpa hambatan birokrasi anggaran.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.