Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

PEMERINTAHAN · 15 Jan 2026 18:08 WIB ·

Deklarasi Boyolali: Akhir Era Desa Sebagai Penonton Pembangunan


					Deklarasi Boyolali: Akhir Era Desa Sebagai Penonton Pembangunan Perbesar

Boyolali, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] Sebuah sejarah baru bagi kedaulatan akar rumput tercipta di Desa Butuh, Kabupaten Boyolali. Pada puncak Hari Desa Nasional (HDN) 2026, Kamis (15/1/2026), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, resmi memimpin “Deklarasi Boyolali”. Momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan proklamasi bahwa desa kini bukan lagi objek pelengkap, melainkan subjek utama dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

Sudut pandang “membangun dari bawah” yang ditegaskan dalam deklarasi ini menandai berakhirnya era pembangunan sentralistik. Mendes Yandri menekankan bahwa desa adalah raksasa ekonomi yang selama ini menyangga kebutuhan warga kota melalui penyediaan bahan pangan dan tenaga kerja. Kini, melalui Deklarasi Boyolali, energi positif tersebut dialirkan untuk mewujudkan kemandirian absolut melalui swasembada pangan dan energi dari level desa.

Super Team: Kolaborasi Tanpa Sekat
Mendes Yandri mengingatkan bahwa membangun Indonesia yang luas tidak bisa dilakukan dengan mentalitas Superman. “Pesan Bapak Presiden Prabowo, kita bukan Superman, tapi kita adalah Super Team,” tegas Menteri asal Bengkulu Selatan tersebut di hadapan ribuan perangkat desa dan jajaran menteri kabinet.

Deklarasi ini mencakup tiga poin krusial yang akan mengubah wajah desa:

  • Eksekusi Asta Cita ke-6: Fokus pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk memberantas kemiskinan dari akar rumput.
  • Sinergi Strategis: Kolaborasi nyata dalam swasembada pangan, energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih.
  • Kedaulatan Masyarakat: Menempatkan warga desa sebagai nakhoda utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Gotong Royong Sebagai Mesin Ekonomi
Salah satu poin paling segar dalam narasi ini adalah ajakan untuk membuang “praduga tidak bermutu” dan menggantinya dengan semangat guyub. Pembangunan lintas sektor akan menghapus pendekatan fragmentasi yang selama ini menghambat kemajuan. Dengan hadirnya jajaran menteri mulai dari Menkum, Mendag, hingga Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, sinergi ini menunjukkan bahwa masa depan Indonesia kini digerakkan dari balai-balai desa.

Pendekatan kolektif ini dipercaya akan membuat pembangunan lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Desa kini didorong menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, membuktikan bahwa kesejahteraan nasional bukan lagi soal apa yang terjadi di ibu kota, melainkan seberapa kuat denyut ekonomi di Desa Butuh dan ribuan desa lainnya di pelosok nusantara.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menakar Masa Depan Ekonomi Desa di Balik Sensus 2026

11 Juni 2026 - 14:46 WIB

Dana Desa Tahap I di Atambua Tembus 94 Persen

10 Juni 2026 - 15:33 WIB

Menteri LH Ditantang Tuntaskan Proyek PSEL Padang Raya

27 Mei 2026 - 08:15 WIB

Menbud Fadli Zon Dorong Pembangunan Museum Desa Masif

20 Mei 2026 - 17:38 WIB

Program TEKAD Sulap Potensi 1.110 Desa Demi Makan Gratis

19 Mei 2026 - 10:19 WIB

Target 59 Negara: Saatnya Produk Desa Sulsel Mendunia

15 Mei 2026 - 07:17 WIB

Trending di PEMERINTAHAN