Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

OPINI · 4 Jan 2026 10:55 WIB ·

PORPROV sebagai Ruang Pemulihan Sosial di Sumatera Barat


					PORPROV sebagai Ruang Pemulihan Sosial di Sumatera Barat Perbesar

Oleh Deddi Ajir

Opini [DESA MERDEKA] Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) selama ini dipahami sebagai ajang prestasi dan seleksi atlet menuju level yang lebih tinggi. Namun, dalam konteks daerah yang baru saja dilanda bencana, PORPROV menghadapi ujian makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi sekadar soal medali dan peringkat, melainkan tentang kepekaan, kepatutan, dan keberpihakan pada kondisi sosial masyarakat. Di titik inilah PORPROV seharusnya dimaknai sebagai ruang pemulihan sosial, bukan sekadar perhelatan olahraga.

Bencana alam meninggalkan luka berlapis. Bukan hanya rumah dan infrastruktur yang rusak, tetapi juga psikologi kolektif masyarakat. Rasa kehilangan, trauma, dan ketidakpastian kerap menyelimuti warga terdampak. Dalam situasi seperti ini, setiap agenda publik, apalagi yang berskala besar, dituntut memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Pelaksanaan PORPROV tanpa empati berisiko melahirkan jarak emosional antara pemerintah dan masyarakatnya.

Namun, menunda atau membatalkan PORPROV juga bukan satu-satunya pilihan. Olahraga memiliki kekuatan sosial yang sering kali luput diperhitungkan. Ia mampu menyatukan, menghibur, dan memulihkan semangat. Di banyak tempat, aktivitas kolektif justru menjadi pintu masuk pemulihan pascabencana. Dengan catatan, ia dikelola dengan pendekatan yang tepat. Di sinilah PORPROV menemukan relevansinya sebagai instrumen pemulihan sosial.

Sebagai ruang pemulihan, PORPROV harus lebih dahulu menempatkan nurani publik sebagai landasan utama. Artinya, pemerintah daerah dan panitia wajib memastikan bahwa kebutuhan dasar korban bencana—hunian sementara, akses air bersih, kesehatan, dan pendidikan—telah berada pada jalur penanganan yang jelas. Anggaran dan energi negara tidak boleh terkesan dialihkan dari penderitaan warga ke panggung seremoni. Transparansi menjadi kata kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Lebih dari itu, konsep penyelenggaraan PORPROV perlu disesuaikan dengan situasi pascabencana. Seremonial yang berlebihan, pesta kembang api, dan euforia simbolik sebaiknya disederhanakan. Sebaliknya, pesan solidaritas, empati, dan kebersamaan harus diperkuat. Pembukaan PORPROV bisa diawali dengan doa bersama, refleksi kemanusiaan, atau penghormatan bagi korban bencana. Simbol-simbol kecil semacam ini sering kali memiliki dampak psikologis yang besar bagi masyarakat.

PORPROV juga dapat menjadi ruang partisipasi bagi warga terdampak. Pelibatan masyarakat sebagai relawan, pekerja pendukung, pelaku UMKM, hingga penyedia homestay bukan hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri dan harga diri sosial. Ketika penyintas bencana tidak diposisikan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek yang berdaya, proses pemulihan berjalan lebih bermartabat.

Dalam konteks budaya Minangkabau, semangat ini sejalan dengan nilai saciok bak ayam, sadanciang bak basi. Kebersamaan dan gotong royong menjadi fondasi menghadapi masa sulit. PORPROV, jika dikelola dengan arif, dapat menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai tersebut. Persaingan olahraga tidak dimaknai sebagai rivalitas yang memecah, melainkan sebagai dinamika yang menguatkan solidaritas antardaerah.

Lebih jauh, PORPROV sebagai ruang pemulihan sosial juga menyentuh dimensi jangka panjang. Anak-anak dan remaja yang tumbuh di wilayah terdampak bencana membutuhkan harapan. Menyaksikan atlet daerah bertanding, melihat stadion kembali hidup, dan merasakan denyut aktivitas publik memberi pesan penting: kehidupan terus berjalan, dan masa depan tetap bisa diperjuangkan. Dalam perspektif ini, olahraga menjadi bahasa optimisme yang mudah dipahami lintas usia dan latar belakang.

Tentu, semua ini menuntut tata kelola yang matang. Konsultasi dengan tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama, dan bundo kanduang menjadi keharusan, bukan formalitas. Musyawarah publik akan membantu memastikan bahwa pelaksanaan PORPROV tidak melukai rasa keadilan sosial. Sebagaimana petuah adat, kok pai tampak basuo, kok pulang tampak batanyo—setiap langkah dijelaskan dan dimusyawarahkan.

Pada akhirnya, PORPROV di daerah pascabencana adalah ujian moral bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Apakah olahraga diperlakukan semata sebagai proyek prestise, atau sebagai alat pembangunan manusia? Apakah event besar hadir untuk dipamerkan, atau untuk menguatkan yang sedang rapuh?

Jika dijalankan dengan empati, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat terdampak, PORPROV dapat menjelma menjadi lebih dari sekadar ajang olahraga. Ia menjadi ruang pemulihan sosial, tempat luka kolektif perlahan disembuhkan, semangat dibangkitkan, dan harapan dirajut kembali. Prestasi memang penting, tetapi kemanusiaan selalu harus menjadi pangkal dan tujuan. (DA)

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 52 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Informasi Berkualitas Hak Mutlak Warga Desa

30 April 2026 - 14:30 WIB

Kapitalisme Rakus Bakal Menelan Habis Desa Pesisir Kita

29 April 2026 - 02:09 WIB

Jangan Cuma Jual Berita: Desa Wajib Ciptakan Peristiwa

27 April 2026 - 19:56 WIB

Stop Seremoni Mangrove: Jangan Jadikan Laut Desa Pemakaman Bibit

27 April 2026 - 07:16 WIB

Saat Suara Desa Terbungkam oleh “Akal Sehat” Kota

26 April 2026 - 16:32 WIB

Bahaya Laten Gotong Royong Sandiwara di Desa Kita

18 April 2026 - 09:01 WIB

Trending di OPINI