Menteri Desa Tegaskan SDGs PBB Beririsan Kuat dengan Pembangunan Desa
Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa program global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sustainable Development Goals (SDGs), memiliki irisan yang sangat kuat dan relevan dengan realitas pembangunan di 75.265 desa di Indonesia. Menurutnya, tujuan-tujuan SDGs secara esensial merefleksikan tantangan dan potensi yang ada di pedesaan, menjadikannya wajah nyata bagi implementasi agenda pembangunan berkelanjutan nasional.
Penegasan ini disampaikan Yandri saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Implementasi SDGs Desa dalam Konteks Asta Cita ke-6 Presiden di Kantor Kemendes PDT pada Kamis, 27 November 2025.
Mendes PDT menyoroti fakta bahwa masih terdapat hampir 10.000 desa yang berstatus sangat tertinggal. Permasalahan krusial di desa-desa tersebut masih sangat mendasar, seperti belum adanya sinyal komunikasi, desa yang belum teraliri listrik penuh, minimnya lembaga pendidikan, ketersediaan sumber air bersih yang layak, hingga fasilitas kesehatan yang tidak memadai.
“Berbicara SDGs, sebenarnya untuk Indonesia wajahnya ada di desa. Oleh karena itu, FGD ini sangat relevan untuk menjawab itu semua. Ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ungkap Yandri.

Aksi Prioritas Desa Selaraskan 17 Tujuan SDGs
Yandri menjelaskan bahwa 17 tujuan yang diemban oleh SDGs—mulai dari tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, air bersih yang memadai, sanitasi dan kesehatan, pendidikan, hingga isu gender dan inovasi industri—seluruhnya dapat ditemukan dan berakar di desa.
Menjawab tantangan tersebut sekaligus menyukseskan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, Kemendes PDT telah merumuskan 12 Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia. Aksi-aksi prioritas ini dirancang untuk merangkum dan selaras dengan semua 17 tujuan SDGs, memastikan bahwa pembangunan di desa bergerak secara terarah dan terpadu.
Menteri berharap FGD ini dapat menghasilkan konstruksi konkret dan rekomendasi yang ‘membumi’ dan tidak mengawang-awang. Rekomendasi yang realistik sangat dibutuhkan agar Kemendes PDT dapat segera berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait lainnya untuk mengimplementasikan solusi yang efektif.
“Saya sebagai Menteri Desa dan PDT siap untuk melaksanakan rekomendasi itu, tetapi sekali lagi, diskusinya harus membumi dan sesuai dengan realitas yang ada. Sehingga itu bisa kita laksanakan, baik dari Kementerian Desa, kampus, K/L lain, atau pihak lain yang punya irisan kuat dengan SDGs dan pembangunan desa,” tutur Yandri.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, serta Staf Khusus Menteri Fahad At-Tamimi, menandakan keseriusan kementerian dalam merumuskan langkah implementasi strategis ini.
Team Redaksi Untuk Kiriman Rilis Berita
Email : mydesamerdeka@gmail.com


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.