Insentif Raja Fukun Malaka Tertunda, Ini Penjelasan Pemda

Efisiensi APBN 2025 Picu Keterlambatan Insentif Tokoh Adat di Kabupaten Malaka

Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mulai berdampak pada anggaran daerah, termasuk di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dampak ini terasa langsung oleh para tokoh adat, yang terdiri dari Fukun (Dato) dan Raja di wilayah Malaka, yang hingga akhir tahun ini belum menerima insentif dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang biasanya mereka terima.

Keterlambatan pembayaran insentif yang menjadi hak para tokoh adat ini memicu kekecewaan dan pertanyaan, terutama dari Raja Liurai Malaka (Ama Nai Kloit) yang sempat disorot oleh media lokal. Para tokoh adat mempertanyakan hak mereka yang sebelumnya dianggarkan pada periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati sebelumnya (2021-2025).

Efisiensi Anggaran dan Tuntutan P3K Jadi Kendala
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Malaka, Remigius Bria Seran, merespons kekecewaan tersebut dengan menjelaskan bahwa tertundanya pembayaran insentif disebabkan oleh dua faktor utama.

Faktor pertama adalah kebijakan efisiensi anggaran transfer daerah dari Pemerintah Pusat. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan memangkas pengeluaran tidak prioritas, seperti belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas hingga 50%. Kebijakan ini memaksa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Malaka yang merupakan kabupaten bungsu dan baru, untuk cerdas dan cermat dalam memploting anggaran setiap item kegiatan pembangunan.

“Nai Kloit tidak paham, bicara tanpa data. Tahu atau tidak efisiensi ini? Omong uang saja,” ujar Remigius Bria Seran via telepon WhatsApp, Senin (24/11/2025), sembari meminta agar aspirasi disampaikan langsung kepada Dinas PMD.

Faktor kedua adalah tuntutan pemenuhan belanja sumber daya manusia (SDM) yang mendesak, yaitu tuntutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Remigius memprediksi, kebutuhan anggaran untuk PPPK paruh waktu ini menelan dana sebesar Rp60 miliar lebih.

“Oleh karena itu, di tahun ini insentif bagi Raja dan Fukun tidak dapat dianggarkan melalui Dinas PMD yang dibayarkan oleh desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD),” jelasnya.

Visi Misi Kepala Daerah Tertunda
Kabupaten Malaka, yang setiap tahunnya berhak memperoleh dana transfer daerah sebesar Rp980 miliar lebih (dengan 30% untuk belanja pegawai dan ATK, dan sisanya untuk belanja modal), harus menyesuaikan diri dengan pemangkasan yang terjadi.

Remigius mengakui bahwa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode saat ini (SBS-HMS) memang berkeinginan menaikkan insentif Fukun dan Raja karena dinilai tidak manusiawi. Namun, kebijakan efisiensi anggaran pusat saat ini membuat visi misi tersebut harus tertunda sementara.

Ia menyebutkan bahwa besaran insentif yang dipersoalkan tersebut hanya Rp3.900 per hari, dan untuk tahun 2026, penganggarannya masih menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malaka.

“Tahun ini tidak dianggarkan. Untuk tahun 2026 pun kita menunggu dari DPRD. Honor itu kan per hari tiga ribu sembilan ratus rupiah, jadi tinggal kalikan satu tahun,” kata Remigius. Ia menambahkan, jika DPRD menyetujui, maka insentif tersebut akan kembali dianggarkan pada tahun 2026.