Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen penuh mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Kesepakatan ini ditegaskan dalam rapat koordinasi penting yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Rabu (29/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak terkait bertekad menuntaskan proses pembebasan lahan dalam waktu dua bulan ke depan, dengan batas waktu paling lambat Desember 2025. Target ambisius ini diambil agar pembangunan fisik proyek vital tersebut dapat segera dimulai.
“Kita sepakat untuk menuntaskan pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik ini secepat mungkin. Insya Allah pada bulan November atau paling lambat Desember sudah selesai. Semua pihak mendukung percepatan ini,” ujar Gubernur Mahyeldi, menekankan pentingnya sinergi.
Gubernur juga menyoroti urgensi koordinasi lintas instansi. Ia meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak pelaksana proyek, dan tokoh adat untuk terus memperkuat komunikasi. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, serta tetap menjaga rasa saling percaya antarpihak.
“Kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Karena itu, saya minta Dinas Perkimtan, BPN, HPSL, dan niniak mamak agar terus memperkuat komunikasi dan koordinasi. Semua harus berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga rasa saling percaya,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci dan perwakilan, seperti Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Adib Alfikri, serta Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiarsyah. Turut hadir juga perwakilan dari Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku pelaksana proyek, Pemerintah Kota Padang, dan para niniak mamak (tokoh adat) dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, menunjukkan kolaborasi multisektor yang kuat.
Sebelumnya, pada Senin (27/10), Gubernur Mahyeldi bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil telah meninjau langsung lokasi proyek. Peninjauan tersebut mengonfirmasi bahwa pengerjaan fisik belum dapat dimulai karena kendala belum rampungnya pembebasan lahan.
Flyover Sitinjau Lauik merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat dinantikan. Proyek ini didesain untuk menjadi solusi permanen mengatasi masalah kemacetan kronis dan mengurangi risiko kecelakaan di jalur ekstrem Padang–Solok, yang dikenal curam dan berkelok.
Total investasi untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik mencapai angka fantastis, yakni Rp2,8 triliun, dengan tambahan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp562 miliar. Untuk merealisasikan proyek ambisius ini, dibutuhkan total lahan seluas 18,7 hektare. Komitmen percepatan ini diharapkan bisa menjadi titik balik dimulainya pembangunan fisik setelah masalah lahan teratasi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.