Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera menyusun langkah taktis guna mengatasi tiga persoalan mendesak yang mengancam stabilitas wilayah. Tiga masalah krusial tersebut adalah maraknya aktivitas tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), dan kelangkaan BBM.
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda di Istana Gubernur pada Jumat (24/10/2025).
Menurut Mahyeldi, penanganan masalah ini harus mempertimbangkan dua aspek utama yang saling berkaitan: kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas. Keseimbangan antara kedua aspek ini dianggap sebagai kunci untuk menyelesaikan persoalan krusial secara berkelanjutan.
Dalam pembahasan illegal fishing, Gubernur menyoroti masifnya praktik penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di perairan Sumbar. Pemprov, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, terus berupaya melakukan edukasi agar nelayan beralih ke alat tangkap yang lebih lestari. “Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun layak, saya yakin, mereka pasti memilih cara yang benar. Itulah yang sedang dan perlu terus kita upayakan bersama,” tukasnya, menekankan solusi berbasis kesejahteraan.
Terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Mahyeldi mengungkapkan bahwa konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Meskipun telah mendapat tambahan kuota 70 ribu kiloliter, ia menilai pasokan tersebut tetap berisiko tidak cukup jika pengawasan tidak diperketat untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Gubernur secara spesifik mengingatkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk aktif menegakkan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 125 liter per kendaraan, sesuai Surat Edaran yang telah diterbitkannya. “Kalau amanat Surat Edaran Gubernur itu dijalankan dengan baik, kelangkaan bisa kita tekan. Tapi kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” jelasnya, menyoroti pentingnya disiplin di lapangan.
Dari sisi kebijakan, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai pentingnya rencana strategis jangka panjang yang terukur, agar penyelesaian masalah tambang dan perikanan ilegal tidak hanya berhenti pada tahap diskusi semata. Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyatakan dukungan penuh. “TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas-aktivitas ilegal,” tegasnya, menunjukkan sinergi antara pemerintah sipil dan militer dalam menjaga kekayaan alam daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.