Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mendorong percepatan transformasi perhutanan sosial menjadi hutan desa sebagai mesin ekonomi baru. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat desa melalui pengelolaan yang profesional oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dukungan tersebut ditegaskan Gus Halim saat menerima kunjungan Bupati Blitar, Rini Syarifah, di Jakarta. Blitar saat ini memiliki potensi besar dengan 17.000 hektare perhutanan sosial yang tersebar di 90 desa yang siap dikelola secara mandiri oleh warga desa.
Strategi 3 Kategori: Fokus dan Terukur
Agar transformasi ini tidak berjalan di tempat, Gus Halim menyarankan skema klasifikasi desa untuk memetakan prioritas penanganan. Menurutnya, fokus pada success story (cerita sukses) adalah kunci agar program ini bisa direplikasi oleh daerah lain.
Tiga kategori yang harus segera dipetakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar meliputi:
- Kategori Produktif: Desa yang siap beroperasi dan segera mendapatkan penanganan serius.
- Kategori Proses: Desa yang membutuhkan perlakuan atau pendampingan khusus.
- Kategori Persiapan: Desa yang masih dalam tahap awal perencanaan.
“Kita garap yang prioritas dulu agar tertangani maksimal. Kita bikin pengalaman sukses dulu sebagai percontohan bagi daerah lain di Jawa Timur maupun nasional,” ujar Gus Halim.
Kolaborasi “Keroyok” Tiga Pihak
Menyadari kerumitan transisi lahan hutan, Mendes PDTT berkomitmen memberikan dukungan penuh. Ia menekankan perlunya sinergi lintas instansi untuk mempermudah birokrasi dan teknis di lapangan.
“Kita keroyok bertiga: Kemendes PDTT, Pemprov Jatim, dan Pemkab Blitar. Totalitas penanganan harus disiapkan karena ini bukan hal yang mudah,” tegas mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.
BUMDes Sebagai Ujung Tombak
Bupati Blitar, Rini Syarifah, memproyeksikan BUMDes atau BUMDes Bersama (BUMDesma) sebagai mitra utama dalam pengelolaan hutan desa. Pola kemitraan ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan.
Penataan 17.000 hektare lahan ini menjadi misi besar Pemkab Blitar untuk menciptakan kemandirian ekonomi dari pinggiran hutan, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam mengoptimalkan aset desa.
Redaksi Desa Merdeka


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.