APINDO: Kolaborasi "Indonesia Incorporated" Kunci Atasi Tantangan Kerja

APINDO: Kolaborasi “Indonesia Incorporated” Kunci Atasi Tantangan Kerja

Shinta Kamdani APINDO Dorong Kolaborasi Strategis Hadapi Kesenjangan Ketenagakerjaan

Jakarta [DESA MERDEKA] – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam kerangka “Indonesia Incorporated” untuk mengatasi tantangan ekonomi global dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta berkelanjutan. Konsep ini, menurut Shinta, melampaui sekadar semangat gotong royong; ini adalah kemitraan strategis di mana setiap elemen bangsa memiliki hak dan kewajiban kolektif untuk memajukan “korporasi” Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Shinta dalam forum diskusi Meet the Leaders yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, Rabu (10/09/2025).

Tantangan Struktural: Kesenjangan Kualitas dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Shinta menyoroti adanya hambatan struktural serius dalam upaya penciptaan lapangan kerja, meskipun Indonesia memiliki potensi angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 153 juta orang. Potensi ini termasuk 69 juta milenial dan 74 juta Gen Z yang dikenal adaptif dan melek digital.

Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Pada tahun 2024, kebutuhan lapangan kerja baru mencapai 4,4 juta orang. Meskipun penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 4,8 juta orang, Indonesia masih menyisakan 7,8 juta pengangguran dari total angkatan kerja.

Kesenjangan ini diperparah oleh masalah kualitas tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja, sekitar 36,5%, hanya berpendidikan dasar, sementara lulusan sarjana hanya mencakup 12%. Akibatnya, hanya 26% pelaku usaha yang menyatakan bahwa kualitas tenaga kerja yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan dan standar industri mereka. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam memajukan perekonomian nasional.

Mendorong Kewirausahaan Inovatif dan Mengurangi Sektor Informal
Persoalan lain yang disoroti APINDO adalah dominasi sektor informal, yang saat ini menampung hampir 60% angkatan kerja. Shinta membuat pembedaan tegas antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kewirausahaan sejati (entrepreneurship).

Meskipun UMKM di Indonesia mencapai angka 56 juta, hanya sebagian kecil yang dapat dikategorikan sebagai entrepreneur sejati karena mereka dinilai belum memiliki inovasi yang memadai untuk berkembang dan membuka lapangan kerja berkualitas.

Sebagai perbandingan, tingkat kewirausahaan di Indonesia saat ini hanya sekitar 3,5% dari total populasi. Angka ini masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand (4,8%) dan Singapura (11–12%). Peningkatan jumlah wirausaha yang inovatif dianggap sebagai kunci utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga tinggi secara kualitas.

Menutup diskusi, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., turut menguatkan argumen Shinta. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sejati harus didorong melalui penguatan sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Ia mencontohkan keberhasilan era 1980-an, di mana kebijakan deregulasi dan debirokratisasi berhasil mendorong pertumbuhan industri dan ekspor yang signifikan.