Sumenep, Madura [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, serius mewujudkan tata kelola keuangan desa yang profesional dan bebas dari praktik menyimpang. Salah satu langkah konkretnya adalah memperkuat literasi keuangan perangkat desa Sumenep melalui program yang digagas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program ini menyasar seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumenep. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menjelaskan bahwa kegiatan perdana telah dilaksanakan di Marengan, Daya, Sumenep, dengan melibatkan perangkat desa setempat.
“Program literasi keuangan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama kami dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur,” terang Dadang. Ia menambahkan, peningkatan literasi keuangan menjadi langkah strategis untuk mendorong inklusi keuangan dan memerangi kemiskinan di tingkat desa.
Dalam pelatihan ini, peserta menerima pemahaman mendalam tentang teknik mendapatkan pinjaman yang benar melalui bank pemerintah, sekaligus strategi efektif untuk menghindari jerat pinjaman daring (pinjol) ilegal. Dadang menegaskan, Pemkab Sumenep berkomitmen melindungi masyarakat dari pinjol ilegal dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang bijak.
Selain materi keuangan, kegiatan ini juga memberikan informasi krusial tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mohammad Ramli, memastikan bahwa seluruh perangkat desa di Kabupaten Sumenep telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Oleh karena itu, dalam literasi keuangan desa ini, kami turut menyampaikan peran penting program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagai bentuk perlindungan komprehensif bagi perangkat desa,” ujar Ramli. Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), memberikan rasa aman dan perlindungan menyeluruh bagi para aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.
Dengan adanya program literasi keuangan ini, diharapkan perangkat desa di Sumenep dapat mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus terhindar dari risiko finansial yang merugikan. Inisiatif ini menjadi fondasi penting untuk kemajuan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat Sumenep secara keseluruhan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.