Garut [DESA MERDEKA] – Desa Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, tengah menjadi sorotan publik. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan dana desa makin mencuat setelah puluhan warga melakukan aksi protes di kantor desa. Puncaknya, laporan resmi telah dilayangkan ke Inspektorat Garut.
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Jawa Barat telah melaporkan Kepala Desa Cihaurkuning, Iwan Lukmansyah, dengan nomor Laporan 010/Lap-AKPERSI/VI/2025. Laporan ini disertai sejumlah bukti terkait dugaan penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanpa prosedur yang sah. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp100 juta.
“Dana BUMDes sebesar Rp100 juta saya gunakan untuk menutupi kekurangan proyek hotmix. Penggunaan ini tidak melalui musyawarah dan belum saya kembalikan,” ujar Iwan dalam surat pernyataan resmi yang kini telah tersebar luas.
Selain itu, proyek pipanisasi Talpar tahun 2023 yang dibiayai penuh juga menuai kritik. Meskipun secara fisik pipa terlihat terpasang, warga menyebut proyek tersebut mangkrak dan tidak berfungsi optimal. Dalam pernyataan tertulis kedua, Kepala Desa Iwan sendiri mengakui kegagalan proyek tersebut. Surat ini telah diketahui oleh Camat Malangbong, Undang Saripudin, dan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan, Apip Hoer Apandi.
Situasi memanas pada 19 Juni 2025, ketika puluhan warga mendatangi kantor desa menuntut transparansi anggaran tahun 2021–2025. Di hadapan warga, Kades Iwan sempat membantah tudingan penyelewengan dana. Namun, ia tak dapat mengelak dari dua surat pernyataan yang telah ditandatanganinya sendiri.
“Kami diawasi oleh Inspektorat dan aparat hukum. Mari kita ikuti prosesnya,” ucap Iwan dengan nada tegang di hadapan warga yang mulai geram.
Menanggapi laporan dan keresahan warga, Inspektorat Kabupaten Garut akhirnya turun tangan. Tim khusus telah dikirim ke Desa Cihaurkuning pada Rabu (25/6/2025) untuk melakukan pemeriksaan awal di lapangan. Ketua Tim Pemeriksa menyatakan bahwa pemeriksaan awal ini bersifat terbatas.
“Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan di kantor Inspektorat. Pemerintah desa akan kami panggil secara resmi,” jelas auditor melalui pesan WhatsApp.
Ketua DPD AKPERSI Jabar, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., mengingatkan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada tahap klarifikasi. “BUMDes bukan dompet pribadi. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, kami akan mendorong aparat untuk menindak tegas!” tegas Ahmad.
Dugaan praktik nepotisme juga turut mencuat. Struktur pengurus BUMDes “Amanah” disebut-sebut diisi oleh kerabat dekat kepala desa, dengan pengelolaan yang tertutup dan minim transparansi.
Kini, semua mata tertuju ke Cihaurkuning. Warga menanti tindakan nyata dari pihak berwenang, bukan sekadar janji. Akankah penegak hukum dan Inspektorat mampu mengurai benang kusut dugaan korupsi dana desa ini dan membawa keadilan bagi masyarakat Cihaurkuning?
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.