Sukabumi [DESA MERDEKA] – Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang baru-baru ini digelar secara daring di Sukabumi memberikan sinyal penting: desa kini menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menekankan betapa krusialnya peran kepala daerah dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang salah satunya adalah percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Mendagri menjelaskan bahwa meskipun pemerintah pusat telah mengambil berbagai langkah untuk menekan laju inflasi, dukungan aktif dari bupati dan wali kota sangat dibutuhkan. Ia bahkan mengingatkan tentang kewenangan kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak mendukung program strategis nasional ini. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi dari tingkat terbawah.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti pentingnya alokasi anggaran daerah, khususnya dari pos belanja tidak terduga (BTT), untuk membiayai pembentukan badan hukum koperasi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi proses pendirian koperasi di setiap desa dan kelurahan.
Mengapa desa menjadi begitu penting dalam konteks pengendalian inflasi? Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa selama beberapa dekade terakhir, pembangunan desa dan daerah tertinggal kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya, ketimpangan ekonomi semakin lebar. Pembentukan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memutus rantai pasok yang panjang, menekan praktik tengkulak, dan pada akhirnya berkontribusi pada stabilisasi harga bahan pokok di tingkat konsumen.
Dengan target ambisius membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan dalam waktu singkat, pemerintah berharap dapat menciptakan dua juta lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Langkah ini sekaligus menjadi “garda terdepan” dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari bawah, meredam dampak inflasi yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.