Padang [Desa Merdeka] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyerukan optimalisasi potensi kearifan lokal sebagai strategi utama dalam menekan angka peredaran narkoba di wilayahnya. Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam mewujudkan hal tersebut adalah inisiatif Nagari Hub.
Mahyeldi mengungkapkan keprihatinannya atas meluasnya peredaran narkoba yang kini menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Kondisi ini, menurutnya, memerlukan pendekatan baru yang tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga langkah-langkah preventif yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
“Kita membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, menyentuh akar sosial masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali peran penting nagari sebagai garda terdepan pertahanan sosial, melalui program Nagari Hub yang mengintegrasikan upaya pencegahan narkoba dengan potensi kearifan lokal yang kita miliki,” tegas Mahyeldi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Barat. FGD bertema “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Sumatera Barat” ini diselenggarakan di Auditorium Gubernuran pada Selasa (6/5/2025).
Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa nagari, sebagai unit pemerintahan terdepan di Sumatera Barat, memiliki kekuatan budaya dan sosial yang signifikan. Kekuatan ini dapat dimaksimalkan untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta M.Si., CSFA, memaparkan data terkini terkait penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. Hingga April 2025, tercatat sebanyak 388 kasus dengan 499 tersangka (479 laki-laki dan 20 perempuan). Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kapolda Sumbar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi dalam memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, tindakan tegas sangat diperlukan mengingat peredaran narkoba yang semakin masif, terutama di wilayah perbatasan. “Kami tidak main-main dalam pemberantasan peredaran narkoba ini. Bahkan, kami telah memetakan sebanyak 523 titik yang kami nilai sebagai daerah rawan dan terus kami pantau secara intensif,” ujarnya.
Rapat penting ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, perwakilan instansi vertikal di wilayah Sumbar, Kepala BNNP Sumbar, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumbar, para Bupati/Walikota se-Sumbar, Kapolresta Padang, Kapolresta Bukittinggi, Kapolres Pasaman, Kapolres Lima Puluh Kota, dan Kapolres Dharmasraya. Turut hadir pula para Kepala OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh-tokoh agama dan adat yang memberikan masukan strategis dalam rangka memperkuat sinergi pemberantasan narkoba di Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.