Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

DESA · 4 Mar 2025 22:03 WIB ·

Gaji Tertunda, Pelayanan Desa Terancam, Ramadhan di Halmahera Selatan Jadi Sorotan


					Gaji Tertunda, Pelayanan Desa Terancam, Ramadhan di Halmahera Selatan Jadi Sorotan Perbesar

Labuha, Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] — Menjelang bulan suci Ramadhan, ratusan perangkat desa di Kabupaten Halmahera Selatan menghadapi tantangan serius. Sebanyak 249 kepala desa dan perangkat desa di wilayah tersebut belum menerima penghasilan tetap (Siltap) untuk periode Januari hingga Februari 2025. Keterlambatan pembayaran gaji ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perangkat desa, tetapi juga mengganggu kelancaran operasional dan pelayanan di tingkat desa.

Para kepala desa dan perangkat desa mengeluhkan bahwa keterlambatan ini juga berdampak pada pencairan tahap pertama anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2025. Padahal, anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan desa, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadhan.
“Kami sudah memasuki hari keempat bulan Ramadhan, tetapi gaji kami untuk Januari dan Februari belum juga cair,” ungkap seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya. “Keterlambatan ini sangat mengganggu, terutama di bulan suci ini.”

Mereka membandingkan situasi saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana proses pencairan gaji dan anggaran dana desa berjalan lebih lancar. “Biasanya, pada awal tahun, gaji sudah cair. Namun, tahun ini sangat lambat. Kami tidak tahu apa penyebabnya,” tambah kepala desa tersebut.

Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan perangkat desa. Mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di bulan Ramadhan. Selain itu, keterlambatan ini juga berdampak pada operasional desa. “Kami terpaksa menggunakan dana pribadi untuk biaya operasional. Jika terus berlanjut, kami khawatir pelayanan kepada masyarakat akan terganggu,” ujar seorang perangkat desa.

Para kepala desa dan perangkat desa berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Mereka meminta agar proses pencairan gaji dan anggaran dana desa dipercepat agar operasional desa dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, terutama di bulan Ramadhan.

Seperti yang lazim dilakukan oleh para Kades di Kabupaten Halmahera Selatan, untuk menanggulangi biaya perjalanan ke ibukota Kabupaten yang cukup jauh, mereka mau tak mau harus meminjam uang dengan bunga. Molornya pencarian gaji mereka berdampak pada bunga pinjaman yang menumpuk.

Disclaimer:
Berita ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber yang dapat dipercaya. Namun, keakuratan dan kebenaran informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab narasumber. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 62 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Demokrasi Bantarjaya: Daftar Pemilih BPD Resmi Ditetapkan hari ini

16 April 2026 - 10:58 WIB

Soreang Digital: Strategi Mandiri Lewat Ikan dan AI

11 April 2026 - 03:17 WIB

Sengketa Lapak Popoh: Saat Realitas Sosial Beradu Aturan

11 April 2026 - 01:56 WIB

Prestasi vs Preseden: Nasib Desa Sukojati di Ujung Prosedur

11 April 2026 - 00:06 WIB

Lapak Panas Desa Popoh: Sengketa Adat atau Intimidasi?

10 April 2026 - 21:11 WIB

Tenun Kakaniuk: Dari Desa Malaka Menuju Pasar Nasional

10 April 2026 - 15:13 WIB

Trending di DESA