Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

POLITIK · 18 Jul 2023 01:31 WIB ·

Tak Berikan Akses Informasi Kepada Masyarakat, DKPP Periksa Anggota KPU Simalungun


					Tak Berikan Akses Informasi Kepada Masyarakat, DKPP Periksa Anggota KPU Simalungun Perbesar

Jakarta (DESA MERDEKA)- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (18/7/2023) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung, yang mengadukan Raja Ahab Damanik, Fatimah Yanti Sinaga, Puji Rahmad Harahap, Rahmadhani Sari Isni Damanik, dan Salman Abror (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun) sebagai Teradu I sampai V.

Buyung Tanjung juga mengadukan Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun Elmi Handayani Harahap sebagai Teradu VI.

Teradu I sampai VI didalilkan tidak memberikan akses informasi yang seluas-luas kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik terkait proses seleksi wawancara dan penetapan PPK Siantar yang tidak akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teradu I dan II juga didalilkan rangkap jabatan sebagai dosen aktif di Universitas Simalungun dan STAI UISU Pematang Siantar.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam press rilis Sekretaris DKPP Yudia Ramli mengatakan bahwa agenda sidang tersebut, adalah untuk mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tutupnya.

Disarikan dari Rilis Humas DKPP

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 258 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Hari Pahlawan: Ketika Birokrasi Kertas Menjajah Nelayan Pelosok

9 November 2026 - 23:06 WIB

Pilkades Kediri Tunggu Juknis, Anggaran Daerah Ikut Meringis

9 November 2026 - 02:58 WIB

Dilema Fiskal Malaka di Tengah Klaim Program Miliaran

27 Oktober 2026 - 08:43 WIB

Menembus Tembok Parlemen: Ikhtiar Politik Perempuan Minang

15 Oktober 2026 - 20:52 WIB

Mengapa Plh Kades Dukuh Subang Tebar Peringatan Netralitas?

8 Oktober 2026 - 18:45 WIB

Gelombang Gen Z Guncang Benteng Petahana Desa Tamansari

20 September 2026 - 18:26 WIB

Trending di POLITIK