Bencana Hidrometeorologi: 14.682 Jiwa Terdampak, Pemprov Sumbar Minta Data Pengungsi Dimaksimalkan
Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatat sebanyak 14.682 jiwa masih berstatus sebagai pengungsi akibat bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) yang melanda daerah tersebut. Jumlah ini tersebar di 113 titik pengungsian di delapan kabupaten/kota. Untuk memaksimalkan penanganan pascabencana, Pemprov Sumbar melalui Dinas Sosial (Dinsos) mendesak pemerintah kabupaten/kota agar secara maksimal mengirimkan pembaruan data pengungsi secara rinci dan berkala.
Kepala Dinsos Sumbar, Syaifullah, menyampaikan bahwa Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah telah menginstruksikan agar data sebaran pengungsi, termasuk yang berada di dapur umum, dilaporkan secara detail oleh Dinas Sosial, BPBD, dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota.
“Sejak hari pertama tanggap darurat hingga 13 Desember 2025, petugas Dinsos Sumbar terus standby di Posko Terpadu Penanganan Bencana Hidrometeorologi. Kami bersinergi dengan TNI, Polri, BPBD Provinsi, dan Dinas terkait lain dalam menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Terutama sekali data sebaran pengungsi dan Dapur Umum,” kata Syaifullah, Minggu (14/12/2025).
Sebaran Pengungsi di Delapan Kabupaten/Kota Terdampak
Syaifullah merinci, total 14.682 pengungsi tersebut tersebar di delapan daerah terdampak bencana. Jumlah pengungsi terbanyak tercatat di Kabupaten Agam dengan 5.277 jiwa, diikuti oleh Pesisir Selatan sebanyak 2.700 jiwa.
Rincian sebaran pengungsi di delapan wilayah tersebut adalah:
- Kabupaten Lima Puluh Kota: 554 pengungsi
- Pasaman Barat: 1.491 pengungsi
- Padang Pariaman: 528 pengungsi
- Kota Padang: 1.426 pengungsi
- Pesisir Selatan: 2.700 pengungsi
- Tanah Datar: 1.512 pengungsi
- Kabupaten Solok: 1.194 pengungsi
- Agam: 5.277 pengungsi
Pentingnya Data Detail untuk Relokasi dan Bantuan
Syaifullah menjelaskan, pengungsi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pengungsi terpusat (di tenda pengungsian, kantor wali nagari, atau rumah ibadah) dan pengungsi mandiri (yang menumpang di rumah tetangga atau kerabat). Ia juga menegaskan bahwa sebagian warga yang telah direlokasi ke hunian sementara, seperti di Padang Panjang dan Kota Padang, sudah lepas dari status pengungsi.
Permintaan pembaruan data yang rinci dan berkala dari kabupaten/kota sangat ditekankan. Dinsos Sumbar secara khusus meminta agar pelaporan dilengkapi data berdasarkan jenis kelamin dan umur para pengungsi.
“Ini sangat penting karena data itu dibutuhkan pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Termasuk dalam menyiapkan hunian sementara atau hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal,” jelas Syaifullah.
Untuk mempercepat proses pendataan, Dinsos Sumbar telah membentuk grup komunikasi khusus melalui WhatsApp bersama perwakilan Dinsos kabupaten/kota terdampak. Syaifullah berharap upaya pendataan ini dapat berjalan maksimal, mengingat data tersebut krusial bagi kelanjutan nasib ribuan warga yang terdampak parah oleh bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.