Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi memulai langkah percepatan pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang. Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 kepada para Kepala Satuan Kerja (Satker) serta Bupati dan Wali Kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Jumat (13/12/2024).
Total alokasi belanja APBN 2025 untuk wilayah Sumatera Barat tercatat mencapai Rp31,91 triliun. Dana tersebut terbagi menjadi dua sektor utama: sebesar Rp10,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat melalui 627 Satker Kementerian/Lembaga (K/L), serta Rp21,44 triliun dialokasikan dalam bentuk TKD untuk pemerintah provinsi dan 19 kabupaten/kota.
Instruksi Percepatan Tender dan Efisiensi
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan bahwa penyerahan DIPA yang dilakukan lebih awal merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar langsung tancap gas memulai proses tender agar manfaat anggaran tersebut segera dirasakan masyarakat.
“Proses tender harus dipercepat melalui e-katalog sehingga belanja kegiatan dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. Saya ingatkan agar setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efisien, hemat, dan penuh tanggung jawab sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Meski alokasi TKD mengalami kenaikan, belanja kementerian dan lembaga justru mengalami penurunan. Menanggapi kondisi ini, Mahyeldi mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal demi menarik investasi dari luar. Ia juga mewajibkan penggunaan bahan lokal dalam proyek pembangunan tahun 2025 guna menggerakkan ekonomi masyarakat Sumbar.
Inovasi Pendapatan Daerah di Tengah Tantangan
Pemerintah daerah juga diminta bersiap menghadapi dinamika ekonomi tahun depan, termasuk kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Inovasi dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci, terutama bagi wilayah yang terdampak penurunan PAD seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, menambahkan bahwa APBN 2025 memang dirancang sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga stabilitas di tengah tantangan global. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi kekuatan utama dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Penyerahan dokumen anggaran ini turut disaksikan oleh anggota Forkopimda Sumbar, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan BUMN dan BUMD. Dengan dimulainya siklus anggaran ini, Sumatera Barat diproyeksikan mampu menjalankan pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel sepanjang tahun 2025.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.