OPINI · 22 Sep 2025 06:47 WIB ·

Selamatkan Desa dari Rakus Partai: TPP Bukan Mesin Suara!

Desa Bukan Sekadar Sawah dan Lumbung Padi

Hari ini desa sudah berubah. Bukan lagi sekadar tempat orang pulang kampung, sawah terbentang, dan gotong royong jadi budaya. Desa sekarang adalah ladang suara. Ada lebih dari 74 ribu desa di Indonesia. Kalau setiap desa bisa dikunci seratus suara saja, sebuah partai bisa panen jutaan suara dengan gampang.

Dan apa alat paling empuk untuk menggarap suara desa? Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

Padahal, TPP seharusnya adalah pekerja profesional: mendampingi desa, memastikan dana desa tepat sasaran, menguatkan BUMDes, melatih masyarakat agar mandiri. Tapi di lapangan, TPP kerap diperlakukan seperti “juragan suara”—diseret masuk gelanggang politik.

PKB: Dari Pendamping Jadi Pasukan Tempur

Kita tidak usah bertele-tele. Semua orang tahu, di era PKB memegang Kementerian Desa, TPP bukan lagi sekadar pendamping. Mereka dipaksa jadi pasukan tempur politik.

Viral di Aceh: rekaman suara yang menargetkan 100 suara per TPP.
Ada caleg PKB protes: suaranya nol di TPS sendiri. Diduga, suara “dikanibal” untuk kepentingan elit.
Suara PKB melonjak signifikan di Pemilu 2024. Akar rumput bilang, desa jadi lumbung hijau PKB.

Artinya jelas: desa tidak lagi dilihat sebagai ruang pemberdayaan, tapi gudang suara elektoral. PKB sukses mendulang kursi, tapi desa kehilangan marwah.

PAN: Menyalin Buku PKB, Lebih Kasar Lagi

Belum genap setahun memegang Kementerian Desa, PAN sudah menunjukkan gelagat. Kalau PKB dulu masih main halus, PAN justru lebih telanjang.

Seorang kader PAN terang-terangan bilang: “Kalau PAN pegang kementerian desa, posisi pendamping bisa diisi kader PAN.”
Ada kop surat resmi Kemendes dipakai untuk acara keagamaan bernuansa politik. Bau amis langsung menyebar.
Beberapa TPP diberhentikan mendadak. Alasannya “profesionalitas”. Tapi banyak yang yakin, ini cara menyingkirkan yang tak sejalan.

Pertanyaannya: apakah desa hanya akan ganti warna partai? Dari hijau PKB ke biru PAN? Kalau begitu, desa bukan lagi rumah rakyat, melainkan panggung kampanye permanen.

Desa Jadi ATM Politik

Kenapa desa begitu diperebutkan? Sederhana: ada dana desa triliunan rupiah setiap tahun. Ada kepala desa, perangkat, karang taruna, BPD, dan tentu saja: TPP. Semua ini bisa digerakkan.

Bagi partai, ini adalah mesin raksasa. Bayangkan: satu desa saja bisa menyumbang ratusan suara. Kalikan dengan 74 ribu desa. Itulah sebabnya kursi Menteri Desa jadi rebutan.

Akibatnya, desa bukan lagi lumbung padi. Desa jadi ATM politik. Proyek-proyek kecil dipakai branding partai. BUMDes dipolitisasi. Pelatihan dan bantuan dipasangi wajah caleg. Desa terjebak dalam pusaran politik murahan.

Presiden Jangan Jadi Penonton

Masalahnya, siapa yang memberi partai kunci atas desa? Jawabannya jelas: Presiden.

Setiap kali reshuffle, kursi Menteri Desa dijadikan barter politik. “Kami masuk koalisi, asal dapat Kemendes.” Dan Presiden mengangguk.

Kalau pola ini terus berlanjut, jangan harap desa bebas dari politisasi. Presiden justru tercatat dalam sejarah sebagai orang yang menggadaikan desa demi kursi koalisi.

Kalau Presiden benar-benar mau desa maju, ada satu langkah sederhana tapi berani: tunjuk Menteri Desa dari kalangan non-partisan.

Kenapa Harus Non-Partisan?

Ada tiga alasan telak:

Mengembalikan Marwah TPP
Mereka harus profesional, bukan petugas partai. Menteri non-partisan tidak punya target kursi di Senayan.
Menghormati Desa sebagai Ruang Publik
Desa bukan markas partai. Menteri non-partisan bisa menjaga desa tetap netral.
Meningkatkan Citra Presiden
Presiden akan dipandang melindungi desa, bukan sekadar bagi kursi. Warisan politik ini jauh lebih mulia.

Risiko Jika Presiden Membiarkan

Kalau Presiden tetap menyerahkan kursi ini ke partai, maka kita sudah tahu jawabannya:

TPP jadi babu partai. Loyalitas diuji, suara diperas.
Kepala desa jadi pion. Mereka ditekan untuk tunduk agar proyek lancar.
Dana desa jadi ATM politik. Infrastruktur kecil ditempeli simbol partai.
Demokrasi desa mati. Warga hanya melihat desa sebagai panggung politik.

Presiden akan tercatat sebagai pemimpin yang gagal menjaga desa.

Skenario Jika Presiden Berani

Sebaliknya, kalau Presiden tunjuk Menteri Desa non-partisan, bayangkan dampaknya:

Rekrutmen TPP transparan, berbasis kompetensi.
Program desa fokus pada hasil nyata, bukan pencitraan.
Kepala desa bisa bekerja tanpa ancaman politik.
Desa benar-benar jadi ruang pembangunan, bukan panggung kampanye.

Dan lebih dari itu: Presiden akan dikenang sebagai pelindung desa, bukan pedagang kursi.

Pesan untuk TPP: Jangan Mau Jadi Boneka

TPP juga harus berani. Jangan hanya diam jadi “mesin suara” pesanan menteri. Ingat: gaji kalian dari negara, bukan partai. Tugas kalian mendampingi desa, bukan mendampingi caleg.

Kalau ada tekanan politik, hadapi dengan integritas. Desa butuh pendamping profesional, bukan operator politik. Kalau TPP menyerah, desa akan terus jadi sapi perah partai.

Penutup: Saatnya Presiden Pilih Sisi

PKB sudah memberi contoh buruk. PAN tampak siap mengulang. Desa semakin terjebak.

Kini bola ada di tangan Presiden. Apakah beliau akan membiarkan desa terus jadi mesin suara, atau berani memutus rantai politisasi dengan menunjuk Menteri Desa non-partisan?

Sejarah akan mencatat pilihan itu. Jika Presiden berani, desa akan selamat. Jika Presiden diam, desa akan digilas oleh rakusnya partai.

Dan ingat: merusak desa sama saja menggali lubang untuk bangsa ini.