Sukabumi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Ambisi pemerintah pusat dalam mengejar kemandirian energi melalui proyek panas bumi (geothermal) membentur tembok kokoh kearifan lokal di kaki Gunung Halimun Salak. Ratusan warga Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, menggeruduk kantor desa mereka pada Senin (19/01/2026). Mereka membawa satu pesan tegas: keselamatan nyawa dan kelestarian sawah adat tidak bisa ditukar dengan megaproyek energi.
Aksi ini bukan sekadar penolakan tanpa dasar. Warga mengkhawatirkan lokasi pengeboran di kawasan Pasir Sikabayan justru akan menjadi “bom waktu” bencana. Mengingat struktur tanah di Desa Sirnarasa yang labil dan rawan longsor, intervensi alat berat dalam skala besar dikhawatirkan akan memicu ketidakseimbangan ekosistem pegunungan yang selama ini menjaga desa mereka.
Lebih dari Sekadar Pembangunan
Tokoh agama setempat, Ustaz Embang, yang memimpin pergerakan ini menjelaskan bahwa yang dipertaruhkan warga adalah ruang hidup. Bagi warga Sirnarasa, sawah bukan hanya soal urusan perut, melainkan warisan leluhur yang memiliki nilai sakral dan sosial tinggi.
“Kami bukan anti pembangunan. Namun, kami ingin hidup aman. Kami punya kewajiban menjaga warisan alam dan sawah adat yang sudah dijaga leluhur kami secara turun-temurun,” tegas Ustaz Embang di tengah kerumunan warga.
Sudut pandang warga ini menyoroti tren global di mana proyek energi terbarukan sering kali mengabaikan aspek sosiologis masyarakat lokal. Geothermal memang dianggap “energi bersih”, namun bagi warga Cikakak, energi tersebut menjadi “kotor” jika harus mengorbankan lahan pertanian produktif yang menjadi tumpuan hidup harian.
Transparansi Jadi Harga Mati
Kepala Desa Sirnarasa, Okih Suryadi, berada di posisi yang cukup sulit. Di satu sisi, ia menyadari bahwa geothermal adalah program strategis nasional. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan keresahan warganya sendiri. Ia pun menegaskan bahwa kenyamanan dan keselamatan penduduk adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
Sebagai jalan tengah, pemerintah desa mendesak pihak pengembang untuk menghentikan langkah sementara dan melakukan sosialisasi ulang secara terbuka. Warga menuntut transparansi total, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang benar-benar independen dan mempertimbangkan struktur tanah pegunungan yang rawan bencana.
Hingga berita ini diturunkan, warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika aspirasi mereka untuk mempertahankan ekosistem Pasir Sikabayan tidak didengarkan oleh pemerintah maupun pihak pengembang.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.