Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Kabupaten Dharmasraya berhasil meyakinkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk menjadikan Sumbar sebagai daerah prioritas nasional pembangunan Sekolah Rakyat. Keputusan strategis ini dicapai dalam rapat di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan selama empat jam yang dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, menyepakati alokasi investasi lebih dari Rp500 miliar untuk program ini.
Fokus Utama: Memutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat adalah konsep sekolah terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Fasilitas ini ditujukan secara eksklusif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera (kategori detail satu). Sekolah ini akan memiliki daya tampung sekitar 1.000 murid, dilengkapi asrama, fasilitas makan, serta beasiswa penuh yang menjamin biaya pendidikan 100 persen gratis.
Tujuan utamanya jelas: memutus rantai kemiskinan melalui pemberian akses pendidikan berkualitas tinggi.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan pemerintah pusat. Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat sebagai buah kolaborasi yang solid antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. “Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah hasil sinergi yang kuat,” ujar Vasko, sembari menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Vasko Ruseimy menambahkan bahwa Kabupaten Dharmasraya dan Solok dipilih sebagai lokasi tahap awal karena dinilai memiliki kebutuhan akses pendidikan yang tinggi, terutama di wilayah pinggiran.
Dharmasraya dan Solok Jadi Lokasi Perdana
Dalam tahap pertama, dua Sekolah Rakyat Rintisan (SRMP 4 dan SRMP 5) di Sumbar akan dimigrasikan menjadi Sekolah Rakyat permanen. Fokus pembangunan akan dimulai di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.
Khusus untuk Dharmasraya, nilai pembangunan diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk persetujuan penggunaan lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen SDA) di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung. Proses tender pembangunan di Dharmasraya direncanakan akan dimulai dalam tahun 2025.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh ini. Ia menilai Sekolah Rakyat akan menjadi proyek strategis untuk pengembangan SDM daerah, dengan dampak besar terhadap pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran. Annisa juga menyebut proyek ini sangat dibutuhkan mengingat minimnya akses pendidikan tambahan seperti bimbingan belajar di wilayah tersebut.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengapresiasi langkah proaktif Wagub Vasko Ruseimy dalam memperjuangkan percepatan pembangunan pendidikan ini. Ia bahkan memuji Wagub Vasko sebagai “wakil gubernur yang revolusioner dan progresif” dalam mendorong program prioritas nasional, menekankan pesan Presiden agar program prioritas negara dapat langsung dirasakan oleh rakyat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.