Prabowo Sulap 70 Ribu Desa Jadi Raksasa Ekonomi Baru

Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan lompatan besar bagi ekonomi akar rumput dengan rencana mendirikan 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Proyek ambisius ini memposisikan desa bukan lagi sekadar wilayah administratif, melainkan pusat distribusi logistik nasional yang menyediakan sembako dan obat-obatan secara mandiri bagi rakyat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa transformasi ini didukung dengan penguatan finansial yang sangat signifikan. Jika sebelumnya desa hanya mengelola dana sekitar Rp1 miliar, kini satu desa berpotensi mengelola anggaran hingga Rp8 miliar. Rinciannya terdiri atas Rp1 miliar dana desa reguler dan Rp7 miliar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Presiden ingin koperasi desa berfungsi sebagai outlet resmi untuk kebutuhan pokok. Ini adalah strategi memotong rantai kemiskinan langsung dari sumbernya,” jelas Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).

Sekolah Rakyat dan Operasi Bersih Korupsi
Selain memperkuat otot ekonomi desa, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya mobilitas sosial melalui pendidikan. Sudut pandang Presiden sangat jelas: kemiskinan hanya bisa diputus jika anak-anak kurang mampu mendapatkan akses ke sekolah rakyat hingga sekolah unggulan dengan fasilitas terbaik di pelosok tanah air.

Di sisi lain, Presiden memberikan peringatan keras terhadap integritas pengelolaan dana jumbo tersebut. Prabowo mengaku geram terhadap oknum yang masih nekat “menggerogoti” uang rakyat meskipun peringatan telah berkali-kali diberikan. Komitmen pemerintah tetap bulat: koruptor wajib dihukum berat.

“Kritik yang masuk kami jadikan pengingat agar lebih cermat dan waspada. Namun secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih sudah berada di jalur yang benar (on the track),” tambah Bima Arya.

Langkah ini menandai pergeseran gaya kepemimpinan yang lebih agresif dalam memberdayakan desa. Dengan menempatkan unit ekonomi (koperasi) dan pendidikan (sekolah rakyat) sebagai pilar utama, pemerintah optimistis struktur ekonomi Indonesia akan lebih tahan banting terhadap gejolak global.