Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

KABAR PUSAT · 25 Mar 2025 15:15 WIB ·

Ombudsman Awasi Desa, Tingkatkan Pelayanan Publik Kalsel


					<em>Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalsel (21/03/2025) Foto Ombudsman RI</em> Perbesar

Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalsel (21/03/2025) Foto Ombudsman RI

Banjarmasin, Kalimantan Selatan [DESA MERDEKA] – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat pengawasan pelayanan publik di desa melalui program inovatif “Ombudsman On The Spot”. Inisiatif ini bertujuan untuk secara langsung merekam kondisi pelayanan di tingkat desa dan menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat.

“Laporan dari desa cukup signifikan. Masyarakat mengeluhkan berbagai hal, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial tidak tepat sasaran, infrastruktur yang lambat, hingga layanan pemerintah desa,” ungkap Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, dalam audiensi bersama Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) di Banjarmasin pada Jumat (21/3/2025).

Hadi Rahman mengidentifikasi tiga poin krusial yang perlu dibenahi oleh pemerintah desa berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman RI. Pertama, pemahaman dan kesadaran aparatur desa terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus ditingkatkan. Kedua, tata kelola administrasi desa perlu lebih transparan dan akuntabel, termasuk sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Ketiga, kompetensi dan kapasitas kepemimpinan aparatur desa menjadi kunci perbaikan.

Ombudsman RI Kalsel juga mengapresiasi respons positif dari Pemerintah Kabupaten HST terhadap inisiatif “Desa Anti-maladministrasi”. Program ini diharapkan akan terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak pihak eksternal, memperkuat sinergi pengawasan.

M. Firhansyah, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Kalsel, menambahkan bahwa tren kasus korupsi kini bergeser ke tingkat desa. “Temuan kami, seperti Standar Pelayanan Publik yang tidak lengkap, ketiadaan pengelolaan pengaduan, rendahnya kompetensi aparatur, dan ketidaktahuan regulasi, kerap berujung pada maladministrasi. Kami ingin mencegah hal tersebut melalui program ‘Desa Anti-maladministrasi’,” jelas Firhansyah, menekankan urgensi program ini.

Menanggapi hal tersebut, Irbanwil II Inspektorat Kabupaten HST, H. M. Syaiful, menyatakan bahwa audiensi ini memberikan wawasan baru tentang tugas pengawasan internal desa. “Kami selalu menekankan pentingnya pelayanan publik yang prima dan pembentukan ‘Desa Anti-maladministrasi’ saat melakukan audit ke desa-desa,” tutur Syaiful, menegaskan komitmen mereka.

Audiensi penting ini dihadiri oleh para auditor Inspektorat Kabupaten HST, menandakan kolaborasi yang solid antara Ombudsman dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan efisien.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 44 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Prabowo Klaim Hemat Rp400 Triliun, Ini Fakta Data APBN!

15 November 2026 - 16:16 WIB

Saat Kantor Desa Hilang dan APBN Harus Turun Tangan

29 Oktober 2026 - 09:02 WIB

Paradoks Desa Ekspor: Antara Klaim Miliaran dan Realitas 0,6%

27 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Membalik Arus: Strategi Prabowo Jadikan Desa Benteng Ekonomi Ekonomi Nasional

14 Agustus 2026 - 21:32 WIB

Di Balik Seremoni Jembatan Merah Putih Polri: Realitas atau Pencitraan?

14 Agustus 2026 - 17:05 WIB

Warung Pangan ID Food Diperluas, Pasar Tradisional Didorong Putus Rantai Pasok

11 Agustus 2026 - 05:32 WIB

Trending di EKONOMI BISNIS