Jakarta [DESA MERDEKA] – Di balik dinding megah Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026), sebuah ikhtiar lama kembali dihidupkan. Dalam sarasehan nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar MPR RI bersama detikcom, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berdiri di barisan kepala daerah yang menyuarakan satu kegelisahan yang sama: ruang fiskal daerah kian menyempit, sementara kebutuhan pembangunan terus mendesak.
Sarasehan bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” itu bukan sekadar forum diskusi biasa. Agenda tersebut dirangkai dengan penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI. Sebuah langkah politis dan teknokratis untuk memecah kebuntuan regulasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia,” ujar Mahyeldi di sela acara, didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar Fauzan Zainon.
Namun, di balik ruang sidang berpendingin udara di Senayan itu, ujian sesungguhnya dari gagasan obligasi daerah justru berada ribuan kilometer jauhnya: di jalanan beraspal nagari-nagari Sumatera Barat, di saluran irigasi desa-desa di Pulau Jawa, serta di kantong-kantong perantau yang selama ini menopang denyut ekonomi kampung halaman.
Tekanan Fiskal 2026 dan Hantu Kebuntuan Dua Dekade
Dorongan melahirkan undang-undang khusus tentang obligasi daerah pada penghujung 2026 bukanlah tanpa sebab. Sepanjang lima tahun terakhir, peta keuangan daerah mengalami guncangan struktural. Setelah menikmati tren kenaikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga menyentuh kisaran Rp919,9 triliun pada 2025, pemerintah daerah dipaksa menelan pil pahit pada 2026.
Dalam postur APBN 2026, alokasi TKD dipangkas secara drastis sekitar 20 hingga 24 persen menjadi Rp693 triliun.
Pemangkasan ini menghantam kapasitas belanja daerah. Ditambah lagi, pemerintah daerah terikat aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tanpa terobosan sumber dana baru, pos pembangunan infrastruktur publik nyaris tak tersisa.
Ironisnya, secara regulasi, jalan bagi daerah untuk menerbitkan surat utang sebenarnya sudah terbuka sejak 2004 melalui UU Nomor 33 Tahun 2004, diperkuat lewat aturan teknis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2017, hingga paket pembaruan UU HKPD dan POJK Nomor 10 Tahun 2024. Namun, fakta sejarah mencatat: belum ada satu pun pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa mandeknya penerbitan obligasi daerah selama ini disebabkan ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang yang memberikan kepastian bagi investor sekaligus mengunci peruntukan dana pada proyek produktif.
“Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” tegas Mekeng dalam paparannya terkait penyusunan naskah akademik tersebut.
Ia menilai, jika satu daerah saja berhasil menerbitkan obligasi dan dikelola dengan tata kelola yang ketat, daerah lain akan segera mengikuti, mengingat besarnya potensi serapan pasar keuangan nasional yang mencapai ribuan triliun rupiah.
Pandangan senada juga disuarakan Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus Haryoto Widodo, dalam panel sarasehan. Ia mengingatkan bahwa obligasi daerah tidak boleh dipandang sekadar sebagai penambal defisit akibat pemotongan dana pusat.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menegaskan bahwa obligasi daerah seharusnya berfungsi sebagai penambah investasi, bukan sekadar pengganti dana pusat yang dipotong, serta harus memberikan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengalaman masa lalu mencatat beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menemui kendala regulasi atau teknis ketika mencoba masuk ke pasar modal.
Menghubungkan Pasar Modal dengan Denyut Nagari dan Desa
Jika RUU Obligasi Daerah disahkan, dana obligasi dilarang keras untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan wajib dikunci (earmarked) bagi proyek infrastruktur produktif seperti rumah sakit, SPAM, pasar, atau jalan penghubung nagari/desa.
Untuk bersaing dengan Surat Berharga Negara (SBN) ritel milik pusat, obligasi daerah perlu melirik potensi dana perantau (diaspora). Aliran dana perantau Minangkabau diperkirakan mencapai Rp20 triliun per tahun, sementara remitansi pekerja migran nasional menyentuh US$17,25 miliar (sekitar Rp288,1 triliun) pada akhir 2025 dengan tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 95,37 persen.
Menjembatani Emosi Lokal dan Rasionalitas Pasar
Selama ini, dana perantau lebih banyak terserap untuk konsumsi, renovasi rumah, atau kegiatan filantropi akibat kendala literasi dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi. Namun, penerbitan obligasi daerah secara otomatis akan memaksa pemda menaikkan standar tata kelola.
Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK, I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa entitas publik yang masuk pasar modal diwajibkan menerapkan prinsip Good Corporate Governance, sehingga transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya akan semakin meningkat.
Agar efisien, penerbitan dapat dikonsolidasikan di tingkat provinsi dengan penjaminan dan rasio kemampuan bayar yang ketat (DSCR minimal 2,5), namun proyeknya diarahkan untuk fasilitas di nagari atau desa serta dipasarkan secara ritel melalui Bank Nagari atau BPD lainnya. Sebagaimana ditekankan Gubernur Mahyeldi, pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan menjadikan instrumen ini jembatan pulang bagi modal perantau untuk membangun kampung halaman.


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.