Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

PEMDA · 12 Feb 2026 02:53 WIB ·

Mobilisasi Besar-Besaran: 13 PPPK Bakal “Serbu” Tiap Desa Belu


					Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Elly CH. Rambitan, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDMD Kabupaten Belu Aloysius Conzaga Klau, SE dalam Pertemuan Optimalisasi Penugasan Tenaga ASN Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu, Rabu (11/02/2026). - Foto: Mc.Belu Perbesar

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Elly CH. Rambitan, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDMD Kabupaten Belu Aloysius Conzaga Klau, SE dalam Pertemuan Optimalisasi Penugasan Tenaga ASN Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu, Rabu (11/02/2026). - Foto: Mc.Belu

Atambua, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] Pemerintah Kabupaten Belu tengah menyiapkan langkah radikal dalam menata birokrasi. Bukan lagi menumpuk tenaga di pusat kota, Pemkab Belu memutuskan untuk melakukan distribusi besar-besaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung ke akar rumput.

Dalam pertemuan optimalisasi penugasan di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu, Rabu (11/02/2026), Penjabat Sekda Belu, Elly CH. Rambitan, mengungkap skenario baru: setiap desa di Kabupaten Belu akan diperkuat oleh 13 orang tenaga PPPK. Rinciannya, 10 orang ditugaskan mendukung kinerja kepala desa (baik penuh waktu maupun paruh waktu), serta 3 orang khusus sebagai pendamping Koperasi Merah Putih.

Langkah ini diambil untuk memastikan mesin pemerintahan desa tidak lagi berjalan sendirian dalam melayani masyarakat dan mengelola potensi ekonomi lokal.

Membedah Anjab dan ABK Demi Efisiensi
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDMD Kabupaten Belu, Aloysius Conzaga Klau, menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari atas bedah ulang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Tujuannya jelas, yakni menghentikan penumpukan pegawai di unit yang tidak produktif dan mengalihkannya ke unit yang membutuhkan.

“Kita ingin memacu roda organisasi bekerja lebih maksimal. Distribusi tenaga ke desa-desa ini adalah strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pendampingan langsung di lapangan,” ujar Aloysius.

Kasubag Umum Sebagai Penentu Kelancaran
Penjabat Sekda Elly Rambitan mengingatkan para Kepala Subbagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian di setiap perangkat daerah bahwa mereka adalah fasilitator kunci. Mereka diminta mengesampingkan ego sektoral dan segera menyelesaikan distribusi pegawai hari ini juga.

Kehadiran PPPK di desa-desa diharapkan tidak hanya sekadar mengisi kursi administrasi, tetapi menjadi penggerak ekonomi melalui pendampingan Koperasi Merah Putih. Dengan penugasan yang lebih terstruktur dan akuntabel, Pemkab Belu optimistis tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih profesional dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga di pelosok desa.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Soft Opening SAMSAT KIOSK Jadi Tonggak Transformasi Digital Pelayanan Pajak di Sumbar

10 Mei 2026 - 15:20 WIB

Bupati Toba Ngantor di Desa: Jemput Bola Layanan Publik

8 Mei 2026 - 03:57 WIB

Internet Masuk Pelosok Brebes: Jembatan Digital dari Desa

7 Mei 2026 - 18:13 WIB

Bukan Sekadar Rak Buku: Akreditasi Jadi Nyawa Perpustakaan Desa

7 Mei 2026 - 16:40 WIB

Tiga Perda Strategis Sumbar: Babak Baru Perlindungan Petani Desa

7 Mei 2026 - 14:18 WIB

Drama Paskibraka TTS: Mimpi Anak Desa Nunumeu yang Terempas

6 Mei 2026 - 20:20 WIB

Trending di PEMDA