Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, melemparkan peringatan keras terkait masa depan kedaulatan bangsa yang berakar dari desa. Belajar dari krisis yang dialami Jepang, Yandri menegaskan bahwa pengabaian terhadap pembangunan desa adalah ancaman nyata bagi ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Yandri menyoroti fenomena “desa hantu” di Jepang, di mana sekitar 94 persen wilayah perdesaan kini kosong ditinggalkan penduduknya akibat urbanisasi masif. Dampaknya tidak main-main; Jepang kini menghadapi resesi ekonomi (pertumbuhan minus) dan ketergantungan pangan yang sangat tinggi.
“Kita tidak mau seperti Jepang. Di sana, desa-desa ditinggalkan semua. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia karena suka tidak suka, desa sangat menentukan daya tahan sebuah bangsa,” ujar Yandri dalam perbincangan pada Selasa (13/1/2026).
Desa sebagai Benteng Asta Cita
Sudut pandang Yandri ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Ia memuji langkah strategis Presiden yang menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas dalam Asta Cita ke-6. Visi tersebut fokus pada pembangunan dari bawah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan secara sistematis.
Menurut Yandri, Asta Cita ke-6 bukan sekadar program administratif, melainkan strategi bertahan hidup sebuah negara. Jika desa tidak dirawat dan penduduknya terus berbondong-bondong ke kota, Indonesia akan kehilangan fondasi produksinya, terutama di sektor pertanian dan sumber daya alam.
“Sudah benar Pak Presiden menempatkan pembangunan dari desa dan bawah untuk pemberantasan kemiskinan. Ini sangat luar biasa,” tambahnya.
Kolaborasi: Kunci Menjaga “Napas” Desa
Menariknya, Yandri menekankan bahwa tanggung jawab merawat desa tidak bisa hanya dibebankan pada satu kementerian. Diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk memastikan desa tetap menjadi tempat yang menarik untuk ditinggali dan disinggahi secara ekonomi.
Kekosongan desa di negara maju seperti Jepang harus menjadi alarm bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Tanpa ekosistem desa yang sehat, sebuah negara akan rapuh menghadapi krisis global. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur, digitalisasi desa, dan kesejahteraan petani menjadi harga mati untuk menjaga agar “napas” bangsa tetap berdenyut dari pinggiran.
“Jadi, kalau desa tidak diurus, itu berbahaya bagi sebuah negara. Mengurus desa perlu kerja sama semua pihak,” pungkasnya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.