Tiga Desa Masuk Malaysia, Indonesia Balas dengan Free Trade Zone

Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Dinamika garis perbatasan di Kalimantan Utara memasuki babak baru. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan tengah menyiapkan jalan keluar terkait status tiga desa di Kabupaten Nunukan yang kini masuk ke wilayah Malaysia. Ketiga desa tersebut adalah Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas.

Meski status administratif desa tersebut bergeser, Indonesia justru mendapatkan kompensasi wilayah seluas 5.207 hektare yang sebelumnya milik Malaysia. Lahan luas ini diproyeksikan tidak hanya menjadi pengganti wilayah hutan, tetapi akan disulap menjadi kawasan ekonomi khusus berupa Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas) serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Nanti kita cek kondisi di lapangan dan segera diskusikan dengan kementerian serta lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujar Prasetyo Hadi usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Senayan, Senin (26/1/2026).

Menukar Wilayah dengan Peluang Ekonomi
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman, menjelaskan bahwa pergeseran ini merupakan bagian dari kesepakatan tata batas. Masuknya lahan seluas 5.207 hektare ke kedaulatan Indonesia dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat garda terdepan nusantara.

“Wilayah tambahan ini diusulkan untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Fokus utamanya adalah pengembangan free trade zone yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal,” jelas Makhruzi dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Respon Cepat Pemerintah
Langkah pemerintah saat ini adalah memastikan warga di tiga desa yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Integrasi kementerian akan difokuskan pada pengecekan fisik di lapangan guna menentukan batas koordinat yang akurat pasca-kesepakatan tersebut.

Pergeseran batas negara di Nunukan ini membuktikan bahwa diplomasi perbatasan kini tidak lagi sekadar mempertahankan garis di peta, namun juga soal negosiasi ruang yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara. Kawasan perdagangan bebas di Nunukan diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi di beranda utara Indonesia.