Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Setiap rupiah anggaran daerah kini berada di bawah pengawasan ketat untuk memastikan dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kini tengah berupaya keras mengonversi efisiensi birokrasi menjadi kesejahteraan nyata. Targetnya ambisius: menaikkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari BB menjadi A pada tahun ini.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar urusan angka di atas kertas atau nilai administratif semata. Bagi Pemprov Sumbar, sistem ini adalah alat ukur untuk menjamin bahwa program pembangunan berjalan tepat sasaran tanpa pemborosan.
“Tahun lalu kita meraih nilai 78,34 dengan predikat BB. Namun, kita tidak ingin berpuas diri. Tahun ini, target kita adalah predikat A,” ujar Mahyeldi dalam evaluasi SAKIP yang dihadiri perwakilan Kemenpan-RB, Senin (26/8/2024).
Memangkas Pemborosan Lewat Akuntabilitas
Implementasi SAKIP yang lebih baik diyakini akan menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Dengan sistem yang akuntabel, pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Mahyeldi memaparkan bahwa sinergi antara indikator makro ekonomi—seperti pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—harus selaras dengan serapan anggaran di lapangan.
Dalam proses evaluasi ini, Pemprov Sumbar juga membuka diri terhadap kritik dan masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Langkah ini diambil untuk memotret realitas kemiskinan dan ketimpangan di daerah secara lebih akurat, sehingga intervensi pemerintah bisa lebih tajam.
ASN Sebagai Pengawal Uang Rakyat
Gubernur juga menyoroti peran krusial Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepan pelaksanaan anggaran. Ia menginstruksikan para ASN untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap uang negara. “ASN harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga DPRD menjadi kunci utama dalam mengawal rencana pembangunan ini. Dengan koordinasi yang kuat, Sumbar optimistis bahwa peningkatan nilai SAKIP akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.