LSM-KANe Kritik Pedas Pelayanan Dinas Perindag Halmahera Selatan: Diduga Diskriminasi Tamu dan Tuntut Pencopotan Kadis

Labuha, Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalesang Anak Negeri (KANe) Maluku Utara (Malut), Risal Sangaji, melayangkan kritik pedas terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Halmahera Selatan. Menurutnya, dinas tersebut menunjukkan kinerja terburuk dalam hal pelayanan tamu, bahkan diduga melakukan diskriminasi.

Risal Sangaji mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera mencopot Kepala Dinas Perindag, Adriyani Raji’un, dari jabatannya. Tuntutan ini didasari oleh pengalaman pahit yang dialami oleh pengurus LSM-KANe Malut saat hendak berkoordinasi terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut, Senin (17/02/25).

“Kami datang dengan niat baik untuk mencari solusi terkait kelangkaan BBM yang meresahkan masyarakat. Namun, kehadiran kami di Dinas Perindag justru tidak direspon. Bahkan, salah satu pegawai honorer di dinas tersebut mencoba menghalangi kami,” ujar Risal dengan nada kecewa.

Risal menilai, perlakuan yang mereka terima menunjukkan adanya diskriminasi dalam pelayanan tamu di Dinas Perindag. Ia mempertanyakan standar pelayanan yang diterapkan oleh dinas tersebut, terutama terkait penerimaan tamu.

• Risal Jafar Sangaji, Ketua LSM KANe Malut

“Kami merasa tidak dihargai sebagai masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Padahal, kami datang dengan tujuan yang baik, yaitu mencari solusi untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat Halmahera Selatan,” lanjutnya.

Selain menuntut pencopotan Kepala Dinas, Risal juga meminta Bupati Halmahera Selatan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Bidang (Kabid) di Disperindag, Nurbaiti Nurmila. Ia menduga Kabid tersebut bekerja sama dengan pegawai honorer yang menghalangi kehadiran LSM-KANe Malut.

“Kami menduga ada unsur kesengajaan dalam perlakuan yang kami terima. Ini sangat tidak profesional dan mencoreng citra pelayanan publik di Halmahera Selatan,” tegas Risal.

Risal mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan apabila tuntutan mereka tidak diindahkan. Ia menilai, jika hal ini tidak direspon, maka pemerintahan di Halmahera Selatan saat ini adalah yang terburuk.

“Kami akan terus berjuang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Jika tidak ada perubahan, kami akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan,” pungkasnya.

Pesan Redaksi:
Redaksi telah berupaya menyajikan informasi ini secara akurat dan berimbang. Kami mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait isu yang diangkat dalam artikel ini.