Pemerintah Kabupaten Muna Barat baru saja memulai pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, dengan anggaran senilai Rp13 miliar. Bupati La Ode Darwin menyatakan bahwa pembangunan ini bertujuan mendekatkan layanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat. Namun publik berhak bertanya: benarkah ini adalah kebutuhan paling mendesak masyarakat Muna Barat saat ini?
Yang lebih mengkhawatirkan, pembangunan Labkesmas ini tidak pernah menjadi bagian dari visi-misi kampanye Bupati Darwin. Tidak satu pun pidato, dokumen resmi, atau RPJMD yang mencantumkan laboratorium sebagai prioritas pembangunan kesehatan. Maka pertanyaannya jelas: jika bukan janji kepada rakyat, lalu siapa yang mengarahkan proyek ini?
Sementara proyek mewah dibangun, tiga wilayah besar di Muna Barat—wilayah Lawa Raya, Tiworo Raya, dan Kusambi Raya, masih kekurangan fasilitas puskesmas yang layak, belum semua memiliki ambulans yang siap pakai, dan layanan dokter keliling nyaris tidak berjalan. Banyak masyarakat di pesisir dan kampung- kampung harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan dasar kesehatan. Apakah tidak lebih logis jika anggaran Rp13 miliar itu dialokasikan untuk pengadaan ambulans, penguatan dokter keliling, dan rehabilitasi fasilitas puskesmas yang rusak?
Lebih ironis lagi, Pemkab mengakui bahwa tenaga laboran untuk Labkesmas belum tersedia dan bahkan akan disekolahkan terlebih dahulu. Ini adalah bentuk pembangunan yang membalik logika dasar pelayanan publik: gedung dibangun dulu, SDM-nya dipikirkan kemudian. Di mana nalar perencanaannya?
Alasan pemilihan lokasi Labkesmas di Desa Nihi karena “berdekatan dengan gudang farmasi” juga tidak dapat dibenarkan secara perencanaan kebijakan publik. Penempatan fasilitas kesehatan harus didasarkan pada analisis sebaran kebutuhan masyarakat dan kemudahan akses, bukan kedekatan bangunan secara fisik. Kesehatan bukan soal bangunan, tapi soal pelayanan.
Sebagai Pemerhati Kebijakan Publik di Muna Barat, saya melihat proyek ini sebagai cermin dari hilangnya arah pembangunan. Pemerintah seperti kehilangan fokus terhadap kebutuhan dasar rakyat, dan malah tergoda membangun proyek fisik yang tampak “wah” tapi tidak menyentuh masalah sesungguhnya.
Kami menilai, jika orientasi pembangunan seperti ini terus dibiarkan, maka akan muncul banyak “bangunan kosong” yang hanya menambah beban APBD di masa depan, karena tidak terintegrasi dalam pelayanan. Kami mendesak Pemkab Darwin untuk mengevaluasi total kebijakan bidang kesehatan dan mengembalikannya ke rel visi-misi yang pernah dijanjikan kepada rakyat.
Rakyat Muna Barat tidak butuh simbol. Rakyat butuh sistem layanan yang konkret, puskesmas yang berfungsi, ambulans yang tersedia, dan tenaga kesehatan yang hadir di tengah masyarakat, bukan bangunan megah yang sunyi dan sepi manfaat.
Oleh: LM Junaim (Pemerhati Kebijakan Publik Muna Barat)
Jurnalis Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.