Kolaborasi Tiga Kementerian Dorong Pembiayaan Koperasi Desa

Jakarta [DESA MERDEKA] – Tiga kementerian kunci—Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, serta Kementerian BUMN—menggelar rapat koordinasi strategis untuk mempercepat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Rapat yang diadakan di Kementerian Koperasi pada Senin (22/9/2025) ini fokus pada skema pembiayaan dan pembangunan gerai KDMP, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberdayakan ekonomi desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes) Yandri Susanto mengatakan, pihaknya akan segera memimpin Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di 1.000 desa. Musdesus ini dirancang untuk mempercepat proses pengajuan proposal bisnis dari pengurus KDMP ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini sangat penting untuk memastikan kucuran dana dapat segera diterima oleh koperasi desa.

“Musdesus ini akan mempercepat proses pengajuan proposal bisnis yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Desa Merah Putih ke Himbara,” ujar Mendes Yandri.

Saat ini, Kemendes PDT sedang melakukan inventarisasi potensi desa, mengklasifikasikan mereka menjadi Desa Mandiri dan Desa Maju. Prioritas pertama diberikan pada 20.503 Desa Mandiri. Setelah itu, fokus akan dialihkan ke sekitar 23.000 Desa Maju. Mendes Yandri menekankan bahwa pembangunan gerai dan bisnis KDMP akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unik masing-masing desa. Hal ini mencakup kebutuhan akan gudang hingga jenis usaha yang akan dijalankan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, rapat koordinasi ini tidak hanya membahas skema pembiayaan, tetapi juga detail teknis terkait tata cara pencairan dan persiapan koperasi. Hal ini dilakukan agar proses pengajuan pinjaman berjalan lancar dan efisien.

Dari pihak BUMN, Plt. Menteri BUMN Dony Oskaria, yang diwakili oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan bahwa Danantara dan BUMN telah menyiapkan sekitar 1.000 calon penerima kredit untuk tahap pertama. Kartika berharap Musdesus dapat segera diselenggarakan dalam pekan ini untuk mendapatkan persetujuan kepala desa, yang menjadi syarat penting agar kredit bisa dicairkan.

Kolaborasi tiga kementerian ini mencerminkan sinergi pemerintah dalam satu visi: membangun fondasi ekonomi yang kuat dari tingkat desa. Dengan alur yang jelas, mulai dari inventarisasi desa, Musdesus, hingga pengajuan kredit ke Himbara, program ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.