Du Anyam Sukses Jadikan Anyaman Mata Pencaharian Utama, Menteri PPPA Apresiasi
Kupang, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] –– Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan desa melalui kerajinan anyaman di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Sejak tahun 2015, inisiatif yang digagas oleh Du Anyam telah berhasil mengubah kegiatan menganyam dari sekadar pengisi waktu luang menjadi pekerjaan utama yang signifikan meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu desa, sekaligus menjadi benteng pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Keberhasilan ini diapresiasi langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, yang menilai Du Anyam telah melakukan intervensi positif dengan melatih kelompok perempuan untuk menghasilkan anyaman berkualitas tinggi dan membantu mencarikan pangsa pasar yang menjamin harga jual produk yang pantas.
Menganyam: Kunci Kemandirian di Desa
Hanna Keraf, salah satu pendiri Du Anyam, menjelaskan bahwa kegiatan menganyam ini adalah cara efektif untuk mengakomodasi keahlian lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar mereka.
“Menganyam sudah bukan lagi sekadar mengisi waktu luang, tetapi menjadi pekerjaan utama yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Para Mama (sebutan untuk ibu-ibu di NTT) penganyam sangat tekun; ada yang menganyam sambil menunggu pasien di puskesmas atau saat menjemput anak sekolah. Ketekunan ini patut dihargai,” ujar Hanna.
Kisah Mama Hadjar, salah satu warga desa Wulublolong, menjadi bukti nyata. Setelah mengikuti pelatihan Du Anyam pada tahun 2015, ia memilih untuk tetap berkarya di desa tanpa harus merantau.
“Perempuan harus bisa berdaya, mandiri, dan mengembangkan potensi diri cukup dari desa. Saya memilih tetap di desa karena kami bisa berkarya dan mendapatkan penghasilan di sini,” tegas Hadjar, menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi dapat dicapai tanpa meninggalkan kampung halaman.
Penguatan Literasi dan Gugus Tugas Cegah TPPO
Menteri Bintang Puspayoga memanfaatkan kunjungan ini dengan melakukan dialog dengan pemimpin daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan perempuan penganyam, termasuk perempuan penyintas TPPO.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA secara spesifik mendorong pemerintah desa untuk menguatkan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Tingginya kasus TPPO di NTT menjadi perhatian serius yang harus ditangani melalui pendekatan ekonomi dan edukasi.
“Kita perlu mengedukasi para Mama dan masyarakat bahwa kita semua harus punya keterampilan sehingga bisa berkarya di negeri sendiri,” tutur Menteri Bintang.
Ia menambahkan, literasi dan sosialisasi pencegahan serta penanganan TPPO perlu diperluas secara masif. Harapannya, dengan adanya keterampilan yang menghasilkan penghasilan layak, motivasi untuk menjadi pekerja migran ilegal atau rentan terhadap praktik TPPO dapat berkurang drastis, sehingga tidak ada lagi korban di NTT. Dengan intervensi ekonomi seperti yang dilakukan Du Anyam, perempuan di desa memiliki pilihan dan kekuatan untuk mandiri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.