Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah resmi memulai babak baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam kunjungan kerjanya di Gedung Wibawamukti, Rabu (4/3/2026), Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemutakhiran data ini adalah sebuah “jihad” atau perjuangan bersama untuk memastikan keadilan bagi warga miskin.
Langkah ini diambil untuk menghentikan karut-marut bansos yang seringkali tidak tepat sasaran akibat data yang usang. DTSEN kini menjadi rujukan tunggal sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, menggantikan sistem lama guna menciptakan akurasi yang lebih tajam dalam penyaluran bantuan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bekasi.
Transformasi DTKS Menuju Sistem Terintegrasi
Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa data adalah kunci utama kesejahteraan. Transformasi dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menuju DTSEN bukan sekadar pergantian nama, melainkan perombakan sistem agar lebih terintegrasi antarlembaga. Target implementasi penuh pada 2025–2026 diharapkan mampu memangkas tingkat kesalahan sasaran yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
“Data yang salah akan menghasilkan bansos yang salah sasaran. Ini yang sedang kita perbaiki secara fundamental,” ujar Mensos di hadapan 250 peserta yang terdiri dari camat, kepala desa, hingga operator SIKS-NG se-Kabupaten Bekasi.
Ujung Tombak: Validasi Bulanan di Tingkat Desa
DTSEN menuntut peran aktif aparat desa dan pilar sosial sebagai garda terdepan. Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menginstruksikan para operator dan pendamping desa untuk melakukan pembaruan data secara berkala dan berkelanjutan. Validasi lapangan atau ground check harus dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan penerima manfaat memang masih memenuhi kriteria.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Dandim Letkol Inf Michael Ronald dan Kapolres Kombes Pol. Sumarni ini menjadi momentum sinergi lintas sektor. Dengan keterlibatan TNI-Polri dan perangkat desa, validasi data diharapkan berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik titipan kepentingan tertentu.
Kawal Bansos: Dari Data untuk Keadilan
Dengan sistem data tunggal ini, pemerintah daerah kini memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengeksekusi program bantuan. Transparansi data tidak hanya memudahkan penyaluran bantuan tunai, tetapi juga program pemberdayaan ekonomi lainnya. Jika jihad data ini berhasil, Kabupaten Bekasi bisa menjadi model percontohan nasional dalam pengentasan kemiskinan berbasis data akurat.
(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.