Opini [DESA MERDEKA] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan 31 rumah sakit umum daerah (RSUD) di seluruh Indonesia seiring dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Hal tentunya menjadi sinyal adanya kegagalan tata kelola infrastruktur strategis yang sangat politis. Dengan nilai anggaran besar, cakupan nasional, dan keterlibatan pejabat tinggi Kemenkes, skema korupsi ini punya potensi dampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.
Apabila KPK berhasil membongkar seluruh jaringan korupsinya, ini akan menjadi kemenangan besar anti-korupsi. Namun, jika tidak ditangani secara komprehensif, proyek pembangunan RSUD yang secara normatif dimaksudkan untuk memperkuat layanan kesehatan justru bisa menjadi ladang suap dan mark-up, merugikan rakyat dan menodai reputasi pemerintah.
Berdasarkan hasil investigasi KPK proyek peningkatan fasilitas RSUD Kolaka Timur dari kelas D ke kelas C tersebut menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemerintah daerah terkait. Alokasi dana pembangunan yang besar ini menjadikan berbagai proyek di daerah sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Adapun Nilai anggaran Kementerian Kesehatan untuk program ini pun cukup fantastis yaitu sekitar Rp 4,5 triliun yang dialokasikan pada 2025 untuk membiayai modernisasi dan pembangunan RSUD di 32 lokasi.
Dalam proyek Kolaka Timur, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Awalnya, lima orang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Agustus 2025, termasuk Bupati Kolaka Timur (Abdul Azis), pejabat Kemenkes, dan pengusaha kontraktor. Selanjutnya pada 6 November 2025, KPK mengumumkan terdapat tiga tersangka baru dalam kasus tersebut. Berikutnya pada 24 November 2025, KPK mengumumkan identitas tiga tersangka tersebut, dan langsung menahannya. Mereka adalah aparatur sipil negara di Badan Pendapatan Daerah Sultra Yasin (YSN), Ketua Tim Kerja Sarana Prasarana Alat Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kemenkes Hendrik Permana (HP), serta Direktur Utama PT Griksa Cipta Aswin Griksa (AGR).
Jumlah aliran dana yang diduga terkait korupsi juga besar. Menurut KPK, tiga tersangka baru itu menerima total Rp 3,715 miliar, yang sebagian besar mengalir sejak 2023. Dari total tersebut, misalnya, Hendrik Permana (pihak Kemenkes) diduga menerima Rp 1,5 miliar. Tak berhenti hanya di proyek fisik, KPK juga menyelidiki aliran uang ke jalur investasi. Beberapa dana disebut “diinvestasikan” melalui perusahaan waralaba. Sehingga secara menyeluruh dugaan ini membuka kemungkinan bahwa skema suap atau mark-up bukan hanya soal proyek bangunan, melainkan juga cangkupan finansial yang lebih kompleks.
Kasus ini menegaskan risiko korupsi sistemik dalam proyek infrastruktur publik, terutama ketika proyek tersebut dijadikan sebagai program nasional besar (seperti 31 RSUD) dengan alokasi anggaran triliunan rupiah. Model pendanaan dan mekanisme pengawasan publik tampaknya belum cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan di tingkat lokal. Keterlibatan pejabat Kemenkes dan ASN lainnya menunjukkan bahwa korupsi bukanlah kesalahan perseorangan semata, tetapi potensi kolaborasi antar birokrasi dan swasta. Fakta bahwa ada aliran dana investasi menambah lapisan kompleksitas: keuntungan proyek bisa disalurkan ke jalur investasi sehingga sulit dilacak sebagai hasil mark-up proyek.
Mega proyek pembangunan 31 RSUD di seluruh Indonesia ini bukan sebuah program sembarangan. Dalam laporan KPK disebutkan, proyek tersebut merupakan bagian dari “Program Hasil Terbaik Cepat” Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artinya, ini adalah proyek strategis yang sangat politis dan dijadikan ikon pemerintahan untuk memperkuat legitimasi dalam hal layanan kesehatan publik serta dalam meningkatkanstabilitas kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan terbongkarnya potensi korupsi yang terjadi, program bergengsi ini justru bisa menjadi bumerang reputasional bagi pemerintah. Jika publik menilai proyek kesehatan sebagai ajang suap dan mark-up, kredibilitas reformasi infrastruktur kesehatan bisa tercoreng. Selain itu, potensi penyalahgunaan dana publik dalam proyek kesehatan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan medis di daerah.
Dalam menyelidiki dugaan korupsi pembangunan 31 RSUD di berbagai daerah, KPK menghadapi tantangan struktural yang tidak sederhana. Skala nasional proyek ini membuat penyidikan berlangsung lintas wilayah, di mana setiap daerah memiliki pola, aktor, serta proses pengadaan yang berbeda-beda. Karena RSUD berada dalam kewenangan pemerintah daerah, KPK harus berhadapan dengan keragaman regulasi, variasi tata kelola, dan tingkat transparansi yang tidak seragam, sehingga pemetaan alur korupsi menjadi semakin kompleks. Tantangan berikutnya muncul dari jejak dana yang kian rumit: sebagian aliran uang tidak hanya berputar di lingkup proyek fisik, tetapi juga mengalir ke skema investasi waralaba dan jalur finansial nonproyek lainnya.
Pola seperti ini membuat pelacakan dana jauh lebih sulit karena melibatkan struktur kepemilikan perusahaan, instrumen investasi, serta pergerakan aset yang sering kali disamarkan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan menjadi faktor krusial. Sebagai pemilik program, Kemenkes memegang dokumen inti mulai dari perencanaan, desain, hingga kontrak dan catatan lelang, namun pengumpulan dokumen tersebut tidak selalu mudah, terutama bila ada resistensi birokrasi atau ketidaksiapan sistem dokumentasi internal.
Di sisi lain, agar kasus ini tidak terisolasi sebagai “kasus Kolaka Timur”, transparansi dan akuntabilitas publik menjadi keharusan. Tanpa keterbukaan mengenai anggaran, proses tender, progres fisik, dan realisasi dana di seluruh lokasi, risiko korupsi berulang di daerah lain akan terus menghantui. Oleh karena itu, keberhasilan KPK bukan hanya bergantung pada kerja penyidikan, tetapi juga pada kemampuan sistem kesehatan publik untuk membuka diri, memperbaiki tata kelola, dan memastikan bahwa setiap rupiah dana pembangunan rumah sakit benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Kasus pembangunan 31 RSUD yang tengah didalami KPK bukan hanya masalah lokal Kolaka Timur dan ini tentunya bisa menjadi simbol kegagalan tata kelola infrastruktur strategis yang sangat politis. Dengan nilai anggaran besar, cakupan nasional, dan keterlibatan pejabat tinggi Kemenkes, skema korupsi ini punya potensi dampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.
Sehingga apabila KPK berhasil membongkar seluruh jaringan korupsinya, ini akan menjadi kemenangan besar anti-korupsi. Namun, jika tidak ditangani secara komprehensif, proyek pembangunan RSUD yang secara normatif dimaksudkan untuk memperkuat layanan kesehatan justru bisa menjadi ladang suap dan mark-up, merugikan rakyat dan menodai reputasi pemerintah.
Penggiat Literasi dan ASN Kemenkeu RI
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.