Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Sebuah ironi tengah menyelimuti Desa Bonibais, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di saat Pemerintah Desa (Pemdes) sibuk membangun kandang dan mengurus bisnis peternakan ayam potong, hak dasar masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) justru “tertidur” selama enam bulan di kas desa.
Hingga Januari 2026, sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Bonibais belum menerima hak mereka sejak pertengahan tahun 2025. Keterlambatan ini tidak hanya menimpa bantuan tunai, tetapi juga insentif bagi para Kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di desa.
Keluhan warga mulai mencuat ke permukaan. Mereka mempertanyakan alasan logis di balik tertahannya bantuan yang sangat dinanti untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“BLT enam bulan belum dibagi, insentif kader juga enam bulan. Padahal kami sangat bergantung pada bantuan itu,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (12/1/2026).
Dalih Administrasi dan Prioritas Ayam Pedaging
Menanggapi gejolak di masyarakat, Kepala Desa Bonibais, Leonardus Nana, angkat bicara. Melalui sambungan WhatsApp, ia membantah adanya unsur kesengajaan untuk menahan dana tersebut. Leonardus mengklaim bahwa uang bantuan sudah tersedia di kas desa, namun terganjal proses administrasi.
“Uang sudah ada di kas desa, tapi belum bisa ditarik karena masih tahap proses. Minggu depan bisa kita salurkan,” janji Leonardus.
Namun, pengakuan Leonardus terkait fokus anggaran desa memicu sorotan tajam. Ia membenarkan bahwa sejumlah kegiatan fisik dan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) justru sudah terealisasi dan dibayarkan lebih dulu. Saat ini, Pemdes Bonibais memang tengah fokus pada pengembangan usaha peternakan ayam pedaging atas arahan dari dinas terkait.
“Dari PMD Malaka minta kita bangun kandang sederhana dulu, dan sudah kita isi dengan ayam potong,” jelasnya.
Desakan Penyaluran Segera
Kondisi ini memicu kritik mengenai skala prioritas Pemdes. Warga menilai, pemenuhan hak sosial masyarakat seharusnya menjadi urgensi utama di atas proyek fisik atau pengembangan usaha desa. Pembangunan kandang ayam yang berjalan mulus berbanding terbalik dengan sulitnya mencairkan BLT DD menciptakan kesan bahwa Pemdes lebih mementingkan aspek bisnis daripada kesejahteraan warga miskin.
Masyarakat Desa Bonibais kini menagih janji sang Kepala Desa. Mereka berharap hambatan administrasi bukan sekadar alasan klasik yang berulang, dan hak mereka selama enam bulan benar-benar terealisasi pada pekan depan tanpa penundaan lagi.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.