Banda Aceh [DESA MERDEKA] – Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnaker) Aceh kian serius dalam menyampaikan informasi penting kepada publik. Sekretaris Dinas, Irfansyah Siregar, S.E.Ak., M.Si., baru-baru ini memimpin Rapat Kehumasan yang membahas arahan Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh terkait optimalisasi peran humas di instansi pemerintah. Pertemuan yang berlangsung di Restoran Pendopo Gubernur Banda Aceh pada Jumat (21/7/2023) ini menekankan bahwa penyampaian informasi yang akurat dan relevan mengenai kegiatan lembaga publik adalah tugas utama humas.
Sebagai tindak lanjut, tim Sekretariat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Tim TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Disnakermobduk Aceh menggelar rapat internal pada Senin (24/7/2023) di ruang opproom kantor dinas. Hasil dari rapat tersebut menghasilkan komitmen yang jelas: seluruh Kepala Bidang di Disnaker Aceh diinstruksikan untuk secara rutin menyampaikan rilis berita harian kepada redaksi situs resmi dinas (https://disnakermobduk.acehprov.go.id/).
Tak hanya itu, laporan perjalanan dinas yang mengandung informasi penting dan layak dipublikasikan juga wajib diserahkan kepada redaksi, lengkap dengan foto dan narasi yang mendukung. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Aceh mendapatkan informasi terkini dan terpercaya mengenai program dan kegiatan Disnaker.
Dalam arahannya, Sekretaris Dinas menyampaikan poin-poin penting dari arahan Pj. Gubernur Aceh. Setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), termasuk Disnaker, diminta untuk menyiapkan 5 hingga 10 program unggulan beserta latar belakangnya. Informasi ini kemudian akan disampaikan secara masif oleh juru bicara Pemerintah Aceh. Selain itu, seluruh humas SKPA diwajibkan aktif mencari, menyusun konten, dan merilis informasi mengenai program-program instansinya kepada publik.
Kerja sama dengan media juga menjadi fokus utama. Disnaker Aceh berupaya menyusun rilis berita yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Terkait publikasi melalui baliho, Sekretaris Dinas menekankan agar menghindari penggunaan foto-foto pejabat dan lebih fokus pada substansi pesan yang ingin disampaikan secara singkat dan padat.
“Tindak lanjut dari program ini adalah penyampaian laporan berkala terkait perkembangan kehumasan melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh untuk dievaluasi. Selanjutnya, Kadis Kominsa akan menyiapkan laporan kepada Gubernur. Paling lambat tanggal 31 Agustus 2023, juru bicara Pemerintah Aceh diharapkan telah menerima 5 hingga 10 program pilihan SKPA tahun 2023,” ujar Sekretaris Dinas menutup arahannya. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh, khususnya Disnaker, dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas penyampaian informasi publik kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.